Dokumen-dokumen tersebut termasuk surat Departemen Luar Negeri, telegram, laporan situasi, dan komunikasi rahasia antara konsulat AS di Indonesia dan Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Dokumen-dokumen tersebut tidak termasuk dokumen US Central Intelligence Agency (CIA), yang tetap dirahasiakan.
Mulai bulan Oktober 1965, pejabat militer Indonesia, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Suharto, mengawasi kampanye pembunuhan massal yang menargetkan anggota Partai Komunis dan memberikan kebebasan kepada campuran tentara dan milisi lokal untuk membunuh siapa pun yang mereka anggap komunis.
Selama beberapa bulan berikutnya hingga tahun 1966, setidaknya 500.000 orang terbunuh (totalnya mungkin mencapai 1 juta).
Dalam 52 tahun sejak pembunuhan, pemerintah Indonesia membenarkan pembantaian itu sebagai pertahanan yang diperlukan untuk melawan PKI.
Menurut catatannya, komunis mencoba melakukan kudeta, membunuh enam jenderal angkatan darat pada 30 September 1965, sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis.
Pada bulan Oktober 2012, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menanggapi temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa peristiwa 1965-66 merupakan “pelanggaran berat hak asasi manusia” dengan menegaskan bahwa pembunuhan itu dibenarkan.
Pada 10 Desember 2014, Senator AS Tom Udall memperkenalkan "Sense of the Senate Resolution" yang mengutuk kekejaman 1965-66 di Indonesia dan meminta otoritas AS untuk mendeklasifikasi dokumen terkait dalam file AS.