Penulis
Intisari-Online.com -Era pembantaian Pahlawan Revolusi, diikuti dengan penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Oktober 1965 merupakan salah satu zaman terkelam Indonesia.
Sejarah mencatat, dalam 6 bulan setidaknya ada setengah juta anggota PKI dan yang berhubungan dengan mereka dibunuh.
Lebih dari satu juta warga dipenjara tanpa persidangan apapun, dan mengalami siksaan berat selama di penjara, ditahan di kondisi tidak manusiawi atau dihukum kerja paksa.
Beberapa dari para anggota PKI ditahan sampai lebih dari 30 tahun.
Pembantaian itu diamini oleh para warga setelah kejadian G30SPKI yang menewaskan para Pahlawan Revolusi, banyak rakyat mendukung militer memberantas PKI di Indonesia.
Pembantaian pun tidak terhindarkan, banyak anggota PKI yang bersembunyi ditangkap, dipenjara tanpa persidangan ataupun langsung dibunuh.
PKI disalahkan atas peristiwa G30SPKI setelah kelompok jenderal di bawah komando Jenderal Soeharto mengklaim pembunuhan enam jenderal Pahlawan Revolusi adalah tindakan yang dilakukan oleh PKI dan sekutu 'kiri' mereka yang mencoba mengkudeta Indonesia dengan bantuan China.
Militer pun mengambil alih pemerintahan dan kemudian segera kirimkan kampanye yang memulai pembantaian massal dan hukuman massal.
Dokumen pemerintah AS yang dirilis pada 2017 lalu tentang pembunuhan massal di Indonesia pada 1965-66 menggarisbawahi perlunya pemerintah AS dan Indonesia untuk sepenuhnya mengungkapkan semua materi rahasia terkait, kata Human Rights Watch.
Melansir Human Rights Watch (18 Oktober 2017), dokumen rahasia tersebut sangat penting untuk catatan sejarah pembunuhan yang akurat dan untuk memberikan keadilan bagi kejahatan tersebut.
Rilis pada 17 Oktober 2017, oleh organisasi transparansi publik nonpemerintah Amerika Serikat, Arsip Keamanan Nasional dari 39 dokumen Kedutaan Besar AS di Jakarta menunjukkan bahwa personel diplomatik AS sepenuhnya menyadari skala dan kebiadaban pembunuhan 1965-66.
Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa diplomat AS dan rekan Departemen Luar Negeri mereka di Washington, DC, mendokumentasikan puluhan ribu pembunuhan oleh militer, kelompok paramiliter, dan milisi Muslim yang diduga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), dan etnis Tionghoa, serta serikat pekerja, guru, aktivis, dan seniman.
“Dokumen-dokumen yang baru dirilis ini memperjelas bahwa para pejabat AS memiliki pengetahuan rinci tentang pembunuhan massal di Indonesia pada 1965-66,” kata Phelim Kine, wakil direktur Asia.
"Pemerintah AS sekarang perlu merilis dokumen yang tersisa, tidak hanya untuk catatan sejarah dari salah satu kekejaman terburuk abad ke-20, tetapi juga sebagai langkah yang sudah lama tertunda untuk memberikan ganti rugi kepada para korban."
39 dokumen tersebut merupakan bagian dari cache hampir 30.000 halaman dokumen kedutaan yang dibuka mulai tahun 1965 hingga 1968, diproses oleh National Declassification Center, sebuah divisi dari Administrasi Arsip dan Catatan Nasional AS (NARA).
Dokumen-dokumen tersebut termasuk surat Departemen Luar Negeri, telegram, laporan situasi, dan komunikasi rahasia antara konsulat AS di Indonesia dan Kedutaan Besar AS di Jakarta.
Dokumen-dokumen tersebut tidak termasuk dokumen US Central Intelligence Agency (CIA), yang tetap dirahasiakan.
Mulai bulan Oktober 1965, pejabat militer Indonesia, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Suharto, mengawasi kampanye pembunuhan massal yang menargetkan anggota Partai Komunis dan memberikan kebebasan kepada campuran tentara dan milisi lokal untuk membunuh siapa pun yang mereka anggap komunis.
Selama beberapa bulan berikutnya hingga tahun 1966, setidaknya 500.000 orang terbunuh (totalnya mungkin mencapai 1 juta).
Dalam 52 tahun sejak pembunuhan, pemerintah Indonesia membenarkan pembantaian itu sebagai pertahanan yang diperlukan untuk melawan PKI.
Menurut catatannya, komunis mencoba melakukan kudeta, membunuh enam jenderal angkatan darat pada 30 September 1965, sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis.
Pada bulan Oktober 2012, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menanggapi temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa peristiwa 1965-66 merupakan “pelanggaran berat hak asasi manusia” dengan menegaskan bahwa pembunuhan itu dibenarkan.
Pada 10 Desember 2014, Senator AS Tom Udall memperkenalkan "Sense of the Senate Resolution" yang mengutuk kekejaman 1965-66 di Indonesia dan meminta otoritas AS untuk mendeklasifikasi dokumen terkait dalam file AS.
Resolusi Senat yang diusulkan menyoroti impunitas (kebebasan dari hukuman) yang terus dinikmati oleh mereka yang melakukan kejahatan, dan meminta para pemimpin politik Indonesia untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk menangani dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Ini meminta semua badan pemerintah AS yang relevan untuk "menemukan, mengidentifikasi, menginventarisasi, merekomendasikan untuk deklasifikasi, dan menyediakan kepada publik semua catatan dan dokumen rahasia tentang pembunuhan massal 1965-1966, termasuk namun tidak terbatas pada catatan dan dokumen yang berkaitan dengan operasi rahasia di Indonesia mulai 1 Januari 1964-30 Maret 1966,” dan untuk mempercepat penerbitan atas rilis publik file-file tersebut.
“Pemerintah AS bisa membantu pemerintah Indonesia menyoroti pembantaian 1965-66,” kata Kine. "Akuntabilitas yang berarti atas kejahatan keji tersebut - termasuk peran pemerintah AS - memerlukan pengungkapan penuh dan deklasifikasi semua informasi resmi yang relevan."
Kutipan dari 39 Dokumen Kedutaan Besar AS yang Tidak Diklasifikasikan di Jakarta:
"Kami terus menerima laporan (tentang) PKI dibantai oleh Ansor (milisi Muslim) di banyak daerah di Jawa Timur. Pembunuhan PKI terus berlanjut di desa-desa yang berbatasan dengan Surabaya dan luka-luka dibebaskan dari Surabaya menolak untuk kembali ke rumah mereka. Menurut Kepala KA Jatim, 5 stasiun ditutup karena pekerja takut masuk kerja karena beberapa di antaranya telah dibunuh."(Telegram dari Konsulat AS di Surabaya ke Kedutaan Besar AS di Jakarta, 26 November 1965)
"Sementara itu, baik di banyak provinsi maupun di Jakarta, penindasan terhadap PKI terus berlanjut, dengan masalah pokok tentang apa yang harus diberi makan dan di mana akan menampung para narapidana. Banyak provinsi tampaknya berhasil mengatasi masalah ini dengan mengeksekusi tahanan PKI mereka, atau dengan membunuh mereka sebelum mereka ditangkap." (Telegram bertanda "Rahasia" dari Penasihat Urusan Politik di Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Washington DC, 30 November 1965)
"Muhammadiah (merujuk pada Muhammadiyah, organisasi keanggotaan massa Muslim tertua di Indonesia) melaporkan bahwa para pengkhotbah di masjid-masjid Muhammadiah mengatakan kepada jemaah bahwa semua yang secara sadar bergabung dengan PKI harus dibunuh. Anggota PKI yang 'sadar' digolongkan sebagai kafir tingkat terendah, yang penumpahan darahnya sebanding dengan membunuh ayam. Hal ini tampaknya memberikan izin luas bagi Muslim Muhammadiah untuk membunuh. Kebijakan reformis Muhammadiah sangat mirip dengan isu-isu 'Penafsiran Akhir' oleh NU yang konservatif (merujuk pada keanggotaan massa organisasi Muslim Nahdlatul Ulama), yang menyarankan pendapat Muslim di sini secara praktis dengan suara bulat tentang pembuangan anggota PKI." (Telegram bertanda "Rahasia" dari Konsulat AS di Medan ke Kedutaan Besar AS di Jakarta, 6 Desember 1965)
"(Kekerasan anti-PKI) sekarang telah mengakibatkan sekitar 100.000 kematian PKI. Sumber Bali yang dapat dipercaya memberi tahu Kedutaan Besar bahwa kematian PKI di pulau Bali sekarang berjumlah sekitar 10.000 dan termasuk orang tua dan bahkan kerabat jauh dari Gubernur Komunis-kripto Sutedja." (Telegram bertanda "Rahasia" dari Penasihat Urusan Politik di Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Washington DC, 21 Desember 1965)