Menurut al-Aqeel, tagihan gaji tersebut menjadi hambatan terbesar pada keuangan negara.
Penggantinya, Barak al-Sheetan, pada Agustus 2020, juga memperingatkan bahwa negara tak memiliki cukup uang tunai untuk membayar gaji negara setelah Oktober 2020.
"Suatu hari kita akan bangun dan menyadari bahwa kita telah menghabiskan semua tabungan kita," kata Kepala Firma Komunikasi Politik dan Keuangan Bensirri, Fawas al-Sirri, dilansir dari Bloomberg, 2 September 2020.
Di Negara Teluk lain, Arab Saudi membatasi tunjangan dan memberlakukan pajak.
Sementara, Bahrain dan Oman yang tak memiliki banyak cadangan minyak, meminjam dan mencari dukungan dari tetangga yang lebih kaya.
Uni Emirat Arab juga melakukan diversifikasi dengan munculnya Dubai sebagai pusat logistik dan keuangan.
Di Kuwait, anggota parlemen telah menggagalkan rencana pemerintah untuk mengalokasikan kembali bantuan negara dan memblokir proposal untuk menerbitkan utang.
Sebaliknya, pemerintah hampir menghabiskan aset likuidnya, sehingga tidak dapat menutupi defisit anggaran yang diperkirakan akan mencapai hampir 46 miliar dollar AS tahun ini.
Saat ini, 90 persen pendapatan Kuwait berasal dari hidrokarbon.
Rata-rata pengeluaran kelurga di negara itu mencapai 2.000 dollar AS per bulannya.
Gaji dan subsidi menyerap tiga perempat dari pengeluaran negara yang sedang menuju defisit untuk ketujuh kalinya secara beruntun sejak kemerosotan minyak pada 2014.