Tim PBB tersebut juga menyatakan keprihatinan bahwa "banyak kegiatan yang sah" dari para pembela HAM di Hong Kong akan didefinisikan ulang sebagai ilegal.
Para ahli mendesak China untuk menjelaskan bagaimana rencananya untuk menegakkan "yurisdiksi ekstra-teritorial" yang terkandung dalam UU baru, dapat dipastikan patuh terhadap perjanjian internasional yang penting tentang hak-hak sipil dan politik, yang ditandatangani oleh Beijing.
Protes di Hong Kong tahun lalu dipicu oleh persepsi bahwa Beijing yang dikuasai Partai Komunis memperketat cengkeramannya pada kebebasan, yang telah dibantah oleh pihak berwenang.
Protes massa mulai dilakukan dengan pawai damai menentang RUU, yang sudah diprediksi akan memungkinkan ekstradisi ke pusat daratan China.
Tetapi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa menjadi lebih keras selama beberapa bulan berikutnya.
China harus menunjuk "peninjau independen sepenuhnya" untuk memeriksa kepatuhan hukum dengan pemenuhan kewajiban HAM internasionalnya, kata para ahli.
(Shintaloka Pradita Sicca)
(Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PBB Layangkan Surat Kritik untuk China Patuhi Hukum HAM Internasional")