Rambut Pirang Pasha Ungu Menjadi Buah Bibir, Ini Aturan Mengecat Rambut Bagi PNS, Melanggarkah Sang Wakil Wali Kota Palu?

Baca Juga: Jadi Korban Penindasan 3,5 Tahun Dijajah Oleh Jepang, Indonesia Ternyata Punya Hak Untuk Menuntut Ganti Rugi, Tapi Kemanakah Uangnya Digunakan Indonesia?

Namun, jika gaya mengecat rambut dilakukan seorang PNS, apakah hal tersebut melanggar peraturan?

Plt Kepala Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menyebutkan, tindakan mengecat rambut bagi seorang ASN memang dilarang di sejumlah instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Mengecat rambut masih bisa ditoleransi jika warna cat sesuai dengan warna rambut alias bukan cat rambut warna-warni.

Namun begitu, ada pula instansi pemerintah yang mengizinkan pegawainya mengecat rambut.

Baca Juga: Jokowi Disesak Memecat Prabowo yang Dituding Lembek Bersikap, Ternyata Diam-diam prabowo Sudah Siapkan Strategi Jitu Hadapi Kapal-kapal China di Natuna, Pakai Cara Ini Sebelum Terjunkan Tentara

"Ada instansi yang mensyaratkan hal tersebut, tapi ada yang tidak," jelas Paryono dikonfirmasi, Kamis (20/7/2020).

Salah satu instansi yang tegas melarang mewarnai rambut adalah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.

Pada awal tahun lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 telah mengatur secara detail mengenai jenis pakaian ASN, atribut, termasuk masalah rambut.