Dari jumlah itu, sebagian besar di pulau Jawa dan di Jawa Tengah sendiri baru ada 9 dari 35 kota/kabupaten.
Baca juga: Tinggalkan Cara Lama, Ini Cara Mudah Masukkan Benang ke dalam Lubang Jarum
Bahkan, katanya, ada daerah yang menolak regulasi KTR dengan berbagai alasan.
"Alasan setiap daerah (menolak KTR) macam-macam, ada karena politis, mereka masih takut-takut karena baru menjabat. Ada juga yang terang-terangan pikirannya tentang iklan, takut kehilangan pendapat pajak iklan, ada yang takut sama petani tembakau, dan sebagainya," ungkapnya.
Menurutnya, sebenarnya kendala-kendala itu tidak perlu dikhawatirkan, karena pajak rokok tidak sebanding dengan dampak jangka panjang yang dihadapi.
"Di Kulonprogo, saya sudah menerapkan KTR sejak 2014 dan tidak boleh ada iklan rokok. Toh, pemasukan dari sumber lain masih banyak bahkan berlipat-lipat. Jadi jangan takut kehilangan pajak rokok," tegasnya.
Baca juga: Inilah Partai Peserta Pemilu 2019 dengan Uang Terbanyak Menurut Hasil Survei
Kemudian, terkait dengan petani tembakau, Hasto meminta kepala daerah untuk tidak memusuhi mereka. Sebab, Indonesia masih membutuhkan tembakau lokal
"Saya selalu sampaikan jangan musuhi petani tembakau, karena mereka masih dibutuhkan. Indonesia membutuhkan 330 ribu ton tembakau per tahun. Sekarang yang ditanam oleh mereka baru 180 ribu ton, sisanya impor," bebernya.
"Biarlah mereka tumbuh sampai angka ekspor dan impor itu seimbang," sambungnya.
Pada kesempatan itu, Hasto juga mempersilakan daerah untuk bisa menerapkan regulasi KTR mulai dari Perwal atau Perbup hingga Perda.
Pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah berani mengambil langkah dengan membentuk KTR di lingkungan kampus.
"Saya harap, langkah ini bisa diikuti lembaga-lembaga lain di seluruh Indonesia," tuturnya. (Ika Fitriana)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beli Rokok Rp 350.000 per Bulan Bisa, Bayar BPJS Rp 25.000 per Bulan kok Mengaku Miskin...".