Intisari-Online.c om - Belanja rokok masyarakat Indonesia termasuk besar dibanding negara lain. Bahkan, menduduki peringkat kedua setelah belanja padi-padian (beras).
Mirisnya sebagian besar masyarakat dengan belanja rokok tinggi adalah masyarakat miskin.
Hal itu diungkapkan Ketua Aliansi Bupati/Walikota Peduli Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Hasto Wardoyo, sebelum menutup pelatihan Regulasi Kawasan Tanpa rokok yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Magelang, Jawa Tengah, Kamis (19/4/2018).
"Ini kan tidak masuk akal. Bayangkan saja, mereka bayar BPJS Rp 25.000 per bulan saja tidak mampu, harus negara yang bayar, tapi bisa beli rokok sendiri Rp 350 ribu per bulan. Ini yang bikin gemas," katanya.
Baca juga: Tinggalkan Cara Lama, Ini Cara Mudah Masukkan Benang ke dalam Lubang Jarum
Hasto yang juga Bupati Kulonprogo itu mencontohkan, di wilayah yang dipimpin, Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 260 miliar, namun rakyat membeli rokok mencapai Rp 96 miliar.
Tidak hanya untuk beli rokok saja, namun masyarakat juga masih suka foya-foya.
"Baru mendapat rejeki sedikit saja, sudah langsung ke dealer beli mobil atau motor, uangnya malah dikasih ke Jepang," cetusnya.
Pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi di banyak daerah agar membuat peraturan daerah tentang KTR.
Sosialisi itu di dasarkan pada dua hal, yakni ekonomi dan kesehatan.
Upaya ini tidak lain agar jangan sampai masyarakat lebih besar membelanjakan rokok dibanding kebutuhan lainnya.
Hasto menyebutkan, jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki peraturan tentang KTR masih sedikit. Dari 518 daerah, baru ada 111 yang memiliki regulasi KTR.