Penulis
Intisari-online.com -Massa yang mengikuti aksi 212 sempat meminta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku sudah puas dengan kinerja jajaran direksi dan komisaris Pertamina dalam tiga bulan terkahir ini.
“Apa yang dilakukan daripada komisaris dan direksi, saya tidak mau dikotomi komisaris dan direksi, di Pertamina tiga bulan terakhir saya rasa baik,” ujar Erick di Jakarta, Sabtu (22/2/2020).
Erick memastikan tak akan mencopot Ahok atau pun jajaran direksi dan komisaris Pertamina lainnya dalam waktu dekat ini.
Sebab, selama jajaran dan komisaris berhasil menjalankan tugas sesuai key performance indicator (KPI) yang telah ditentukan, tak akan terkena perombakan.
“Saya tidak mau pergantian itu karena hal-hal personal, selama KPI-nya jalan. Biarkan direksi BUMN bekerja, jangan ditakut takuti nanti diganti begitu. Yang diganti itu yang tidak sesuai dengan KPI,” kata Erick.
Erick mengaku sebenarnya menginginkan direksi dan komisaris yang telah ditunjuk bekerja sesuai dengan masa kerja yang telah ditentukan.
Dia tak ingin terjadi bongkar pasang direksi dan komisaris BUMN dalam waktu yang cepat.
“Saya mau direksi yang diangkat saat ini bisa menjabat sampai dengan selesai, jangan direksi ini ditakuti gonta ganti posisi, apakah dalam satu tahun dilepas saya tidak mau.
"Kenapa? karena yang namanya membangun sebuah usaha perlu kontinuitas, tetapi KPI harus tetap tercapai,” ucap dia dilansir dari Kompas.com. (Akhdi Martin Pratama)
Sementara itu anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Harry Poernomo meminta kepada Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk berperan aktif menagih piutang biaya subsidi BBM ke pemerintah.
Menurut Harry, Pertamina kerap kali kesulitan menagihkan piutang subsidi BBM ke pemerintah.
Oleh karenanya, ia berharap Ahok sebagai Komisaris Utama bisa membantu perseroan untuk menagihkan utang tersebut.
"Pak Ahok juga bisa membantu (menagih utang) sebagai Komut supaya nagihnya biaya subsidi Pertamina itu cepat. Kasihan Pertamina itu," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Harry mengaku pernah dimintai tolong oleh Pertamina untuk menagihkan piutang Pertamina ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Kemarin saya di Komisi XI sempat ditelepon, 'Pak Harry, tagihan kami Rp 20 triliun subsidi di Kemenkeu'. (Tapi) Saya enggak punya wewenang itu," katanya.
Baca Juga: Tolong Banyak Siswa yang Hanyut Saat Susur Sungai, Kodir Terima Penghargaan dari Bupati Sleman
Pernyataan Harry yang meminta Ahok untuk menagih piutang Pertamina ke pemerintah kemudian direspons oleh pimpinan rapat, Gus Irawan.
Ia menilai Ahok tidak memiliki wewenang untuk melakukan langkah tersebut.
Ia justru berkelakar agar Ahok digeser menjadi Direktur Utama Pertamina. "Ahok kan komut. Mestinya Ahok itu jangan tanggung, jadi dirut saja," ucap dia.
Per Mei 2019, pemerintah disebut memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun.
Utang tersebut berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya. (Rully R. Ramli)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ahok Diminta Dicopot dari Komisaris Pertamina, Ini Kata Erick Thohir"dan "Anggota DPR Ini Minta Ahok Tagih Piutang Pertamina ke Pemerintah"