Artinya, belanja militer setiap negara kemungkinan bisa saja jauh lebih tinggi mengingat kerahasiaan pertahanan negara.
Sementara jika mengutip anggaran militer Indonesia sebagaimana yang dirilis Kementerian Keuangan, pos belanja Kementerian Pertahanan di 2018 tercatat sebesar Rp 107 triliun.
Selanjutnya, sebagai perbandingan, pada tahun 2019 anggaran Kementerian Pertahanan naik tipis menjadi Rp 108 triliun, dan di 2020 dianggarkan 127 triliun.
Selain itu, anggaran militer Indonesia juga sebagian besar tersedot pada belanja matra darat, sementara dalam kaitannya dengan sengketa Natuna, TNI AL jauh lebih berperan aktif.
Sebagai informasi, dalam sengketa Natuna, dasar yang dipakai Negeri Tirai Bambu mengklaim perairan Natuna yang masuk wilayah Laut China Selatan adalah sembilan garis putus-putus atau nine dash line.
Nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).