Penulis
Intisari-Online.com – Dalam konferensi pers pada Senin (26/8/2019) di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa lokasi ibu kota baru berada di Pulau Kalimantan.
Tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.
Selain mengumumkan lokasi ibu kota baru, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal lain.
Salah satunya bahwa dia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan salah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Apa yang Akan Terjadi Dengan Jakarta? Ini Jawaban Anies Baswedan
"Ini bukan salah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan,” kata Presiden Jokowi.
“Tetapi lebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta.”
Presiden Jokowi menyebut beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.
Jakarta juga punya beban berat karena memiliki bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia.
"Kita tidak bisa membiarkan terus menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk.”
"Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani.”
Walau akan pindah, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga hadir dalam konferensi pers itu, mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan berpengaruh banyak terhadap kota Jakarta.
Sebab, faktanya pusat keuangan, perdagangan, dan pusat bisnis masih tetap akan berada di DKI Jakarta
Bahkan ada hal baik lainnya terkait perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Yaitu ruang terbuka hijau (RTH) akan semakin banyak di Jakarta.
Sebab, menurut Anies, bekas perkantoran yang ditinggalkan di Jakarta akan dibuat menjadi RTH.
"Mudah-mudahan dengan adanya perpindahan itu lebih banyak ruang terbuka hijau itu bekas-bekas kantor mudah-mudahan menjadi taman di tempat-tempat yang strategis.”
“Kan bagus taman-taman tempat strategis bisa juga sebagian jadi kantor," ucapnya di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Sebagian dari gedung yang ditinggalkan pun bisa digunakan kembali sebagai kantor. Apalagi nantinya Jakarta direncanakan tetap menjadi pusat ekonomi di Indonesia.
"Kalau jadi kantor artinya ada kegiatan konstruksi kalau ada kegiatan konstruksi artinya ada pergerakan ekonomi. Lebih banyak lagi yang bekerja," kata dia.
Dengan adanya perpidahan ibu kota, menurut Anies, akan menjadi sejarah yang akan dikenang bahwa Jakarta pernah menjadi pusat pemerintahan.
Meski ibu kota berpindah, Anies menyebut Pemprov DKI tetap berfokus untuk membangun Jakarta dari segi ekonomi, pariwisata, dan bisnis.
"PR pembangunan diteruskan, kemajuan perekonomian Insya Allah jalan terus dan pariwisata bisnis tetap jalan dan Jakarta diarahkan menjadi pintu gerbang indonesia untuk kegiatan bisnis global jadi pusatnya ke sini," tutupnya.
Jakarta tetap macet
Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah Kalimantan Timur tak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.
“Alasannya, lantaran sebagian besar kendaraan di Jakarta berasal dari kendaraan pribadi warga DKI.”
"Saya tidak yakin kalau dari sisi jumlah, karena kontribusi kemacetan terbesar itu kegiatan transportasi rumah tangga, yang kedua adalah kegiatan transportasi keluarga," kata Anies.
Menurut dia, kemacetan di Jakarta hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh kendaraan pegawai pemerintahan.
"Bisnis tetap di jakarta, keluarga tetap di jakarta pemerintah itu kontribusi kemacetannya itu sangat kecil sekali," kata dia.
Karena itu, meski ibu kota negera berpindah Pemprov DKI berjanji akan memperbaiki dan memperbanyak transportasi umum.
"Jadi kalau dilihat dari sisi itu tetap kami harus memperbaiki transportasi umum supaya rumah tangga dan dunia usaha gunakan transportasi umum," kata Anies. (Ryana Aryadita Umasugi)
(Artikel ini telah tayang diKompas.comdengan judul "Perkantoran Bekas di Jakarta Akan Diubah Jadi Taman Setelah Ibu Kota Pindah")