Find Us On Social Media :

Presiden Jokowi Tunjuk Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasan Ibu Kota Negara Harus Pindah

By Mentari DP, Senin, 26 Agustus 2019 | 15:00 WIB

Ibu kota pindah ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Intisari-Online.com – Dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/8/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Presiden Jokowi.

Saat mengumumkan ibu kota baru, Jokowi terlihat didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain itu, terlihat juga sejumlah pejabat pemerintahan, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Baca Juga: Kasus Pria Bunuh Pacarnya yang Berusia 14 Tahun Karena Korban Menolak Berhubungan Badan, Ini Kata Ahli Mengapa Peristiwa Ini Sering Terjadi

Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi saat itu.

Presiden Jokowi menuturkan, ada sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan.

Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat.

"Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," kata Kepala Negara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/8/2019).

"Dan juga bandara udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia," lanjut Jokowi.

Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.