Permasalahan kebakaran akan terus terjadi karena kebijakan itu tidak diiringi dengan penegakan hukum, khususnya terhadap perusahaan yang membuka lahan di atas lahan gambut tanpa melihat kondisi lingkungannya,” kata Dimas.
Dimas meminta, upaya pembukaan lahan yang nantinya dilakukan jangan sampai mengganggu proses perbaikan sumber daya alam di Kalimantan Tengah yang saat ini berjalan.
Meskipun perencanaan ibu kota di tanah mineral, bukan gambut dan kawasannya tertentu, namun wilayah pengembangannya mungkin tidak terkontrol.
Pemerintah juga harus menyelaraskan program ini dengan upaya melindungi hutan. Kaitannya dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat, harus diperhatikan betul status lahan yang dipakai.
Bukan sebatas soal ganti rugi, tetapi kata Dimas yang lebih penting adalah pengakuan terhadap hak kelola masyarakat setempat, terutama hak adat.
Dalam praktiknya, kondisi di lapangan harus menjadi faktor penentu.
Apakah lokasi tersebut benar-benar lahan kritis yang bisa diperuntukkan bagi lokasi ibukota atau hutan sekunder yang harus diamankan. Walhi mendorong tindakan penyelamatan bagi hutan yang tersisa.
“Wilayah kelola yang masih dilindungi masyarakat harus diperhatikan karena ini menyangkut kondisi sosial."
"Masyarakat adat melindungi wilayah biasanya dengan unsur tertentu, ini harus dipahami. Misalnya ada sebutan hutan larangan.
Kalau kita kaji lebih dalam, itu sebenarnya daerah serapan air,” tambah Dimas (Dansubsatgas Udara BPBD Kalteng)
Artikel ini telah tayang di nationalgeographic.co.id dengan judul Hampir Pasti Pindah, Ahli Ini Ingatkan Masalah Sosial dan Lingkungan yang Bakal Muncul di Ibu Kota Baru
Baca Juga: Bisa Dapatkan Istri dengan Pelihara Babi, Beginilah Kehidupan Ibu Kota 'Termiskin' di Dunia