Soekarno kemudian menugaskan Mr. Asaat, ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk mengadakan pertemuan dengan berbagai perwakilan golongan dan partai.
Hasilnya tersusun panitia pusat dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara.
Perayaan Hari Kebangkitan Nasional berhasil diselenggarakan dan menghasilkan “Dokumen Kesatuan Nasional,” yang ditandatangani berbagai pihak mulai partai-partai politik, serikat buruh dan tani, organisasi pemuda, dan golongan masyarakat baik yang berdasarkan keagamaan, hingga kesenian.
Dokumen tersebut menetapkan 20 Mei 1908 ini sebagai saat permulaan menggalang kesatuan.
Meski penetapan hari lahir Budi Utomo sebagai Harkitnas menimbulkan polemik karena pada awal berdirinya hanya beranggotakan kaum priyayi dan bukan organisasi gerakan nasional pertama yang berdiri, Budi Utomo dipilih karena merupakan organisasi yang paling moderat, nasionalis, dan sebagai unsur pemersatu.
Budi Utomo bebas dari prasangka keagamaan, tetapi lebih untuk meningkatkan pendidikan dan kebudayaan sehingga dapat diterima oleh semua golongan.
Ketika penetapan Harkitnas di tengah gejolak politik Indonesia yang memanas, Soekarno berharap dengan adanya Harkitnas itu, masyarakat, partai politik, dan tokoh di Indonesia kembali bersatu melawan Belanda yang mencoba untuk kembali berkuasa di Indonesia.