Namun, kegiatan ekonomi, perdagangan hingga perbankan tidak mengalami perubahan.
"Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor-kantor kementerian.”
“Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lain-lain tetap di Jakarta," ujarnya.
Jakarta akan tetap macet
Anies juga menilai rencana pemindahan ibu kota tidak akan mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Jadi perpindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi kemacetan, karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta. Bukan kegiatan pemerintah," tuturnya.
Ia menyampaikan, pengguna transportasi di Jakarta dibagi menjadi tiga unsur, yaitu unsur rumah tangga, swasta, dan pemerintahan.
Jika ibu kota pindah, lanjut dia, yang akan berpindah hanyalah pemerintahan dan hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kemacetan di Jakarta.
"Di catatan kita jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, kendaraan kedinasan 141 ribu.”
“Kalau pun pemerintah pindah, tidak kemudian mengurai masalah kemacetan, kemudian dihitung PNS menggunakan kendaraan pribadi, maka dalam hitungan kita pegawai pemerintah itu sampai 8 sampai 9 persen," ucap dia.
Menurut Anies, alasan utama pemindahan ibu kota adalah untuk pemerataan penduduk dan pemerataan ekonomi, bukan untuk mengurangi kemacetan.
"Pemerintah misalnya tidak berada di ibu kota. Jadi tantangan kemacetan masih tetap tinggi," ujar Anies. (Ryana Aryadita Umasugi)
(Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rencana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Nasib Jakarta?")
Baca Juga : Hamil di Usia 37 Tahun, Meghan Markle Alami ‘Kehamilan Geriatri’, Adakah Bahayanya?