Intisari-Online.com - Pemerintah Arab Saudi akan menggunakan uang tunai dari uang sitaan pejabat dan pangeran yang ditangkap dalam tindakan keras pemberantasan korupsi untuk mengurangi tekanan akibat kebijakan penghematan.
Kerajaan Arab Saudi mengatakan, pihaknya telah kehilangan setidaknya US$ 100 miliar dari hasil korupsi.
Saat ini, sebagian di antaranya telah diserahkan kembali kepada pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan yang disetujui dengan para tersangka.
"Kami telah menerima sejumlah uang di bank. Tapi sebagian besar aset tidak mungkin masuk dalam bentuk tunai. Seperti yang bisa Anda bayangkan, aset seperti real estate -akan memakan waktu untuk dilikuidasi," jelas Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al Jadaan kepada Richard Quest CNNMoney.
(Baca juga: Gara-gara Telat Lakukan Ini, Puluhan Ribu Pasukan Jepang Mati Sia-sia saat Perang Dunia II)
Sebelumnya, berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Al Jadaan mengatakan sejumlah uang yang diterima akan digunakan untuk mendanai pemberian subsidi untuk 70% warga negara Saudi yang merupakan pegawai negeri.
Dengan biaya sekitar 50 miliar riyal (US$ 13 miliar), pemerintah Arab Saudi pada awal bulan ini mengumumkan bonus tahunan untuk semua pegawai negeri, dan uang saku bulanan sebesar 1.000 riyal (US$ 266) untuk pegawai pemerintah selama setahun.
Ada juga kenaikan subsidi sebesar 10% untuk siswa, bonus untuk tentara dan potongan pajak untuk pembeli rumah pertama kali.
Langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi kesulitan ekonomi akibat penghematan yang dirancang untuk mengurangi defisit anggaran Arab Saudi.
Kebijakan ini ditetapkan kurang dari seminggu setelah pemerintah memperkenalkan pajak penjualan 5% atas sebagian besar barang, dan menaikkan harga gas dua kali lipat.
Kini, perekonomian Arab Saudi mengalami perubahan pesat sebagai bagian dari Visi 2030 untuk mendiversifikasi ekonomi dari minyak.
Pemberantasan korupsi adalah bagian dari kebijakan itu.