Pertemuan IMF-World Bank Tuai Kontroversi, Inilah Kali Pertama Indonesia Berutang kepada IMF

Intisari-Online.com- IMF-World Bank Annual Meeting atauPertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 yang diselenggarakan di Bali dari 8-14 Oktober 2018 menuai kontroversi.

Dalam menyelenggarakan even ini, pemerintah Indoanesia dinilai melakukan pemborosan anggaran negara.

Andi Arief, Wasekjen Partai Demokrat pun sempat mempertanyakan anggaran yang melonjak hampir mencapai 1 Trilyun di tengah-tengah musibah yang terjadi di Lombok dan Sulteng.

Meski demikian akhirnya ucapan keberatannya itu ditarik kembali.

Baca Juga : 5 Hal yang Perlu Kita Ketahui tentang Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali, Benarkah Terlalu Mewah?

Hal itu karena diketahui bahwa peserta pertemuan IMF-World Bank 2018 ternyata membiayai dirinya sendiri untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

Termasuk membiayai kebutuhan hotel hingga makan.

“Hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri,” ucap Jokowi saat ditemui usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Sumut, Senin (8/10) pagi sebagaimana dilansir Tribunnews.

Sementara itu, mengenai anggaran yang dinilai cukup besar oleh sejumlah pihak, Jokowi mengungkapkan anggaran tersebut digunakan untuk memperluas appron di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Baca Juga : Izin Alexis Tidak Diperpanjang: Sejak Kapan Bisnis Pelacuran Ada di Jakarta?

Anggaran juga dipakai untuk membuat terowongan, dan persimpangan yang ada di Bali sehingga nantinya tidak terjadi kemacetan lalu lintas.

“Artinya, itu juga akan kita gunakan terus, terowongan dan appron untuk parkir bandara akan kita gunakan terus, bukan sesuatu yang hilang,” tambah Jokowi.

Terlepas dari kontroversi itu, sejak kapan Indonesia menjalin hubungan dan mulai berutangkepada IMF?

Baca Juga : Merapi Meletus Lagi: Ini 5 Letusan Gunung Merapi Paling Mematikan dalam Sejarah Indonesia

Sebenarnya sejak awal kemerdekaan Indonesia telah berhutang kepada International Monetary Fund alias IMF.

IMF sendiri mulai berdiri dan beroperasi mulai 1 Maret 1947.

Sementara pada 1950-an, saat Indonesia berada di bawah pimpinan Soekarno, negara tengah mengalami masalah ekonomi pascaperang kemerdekaan.

Persis pada Agustus 1956, Indonesia memperoleh pinjaman dari IMF sebesar US$55 juta.

Baca Juga : Dari Ratu Markonah di Era Soekarno Hingga Janin Bicara di Era Soeharto, Saat Presiden Indonesia Jadi 'Korban' Hoaks

Kemudian, tak hanya di era kepemimpinan Soekarno, di bawah rezim Soeharto pun Indonesia terikat hubungan dengan IMF.

Sejak situasi nasional yang memburuk dari Agustus 1997, IMF kemudian memberi Indonesia sejumlah resep ekonomi yang ditandai dengan penandatanganan letter of intent (LoI) pada 15 Januari 1998.

Namun, setelah penandatangan itu, ekonomi Indonesia justru lebih terpuruk.

Nampaknya, resep-resep IMF bukannya menyembuhkan, malah menjerumuskan ekonomi Indonesia ke kehancuran.

Baca Juga : 20 Tahun Reformasi: Inilah Kisah-kisah yang Tak Diberitakan Di Balik Suasana Gedung MPR/DPR

BUMN strategis dijual ke investor asing dan banyak perusahaan gulung tikar.

Tak berhenti di situ, pengangguran pun semakin meluas dan memicu krisis sosial yang berujung pada kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan.

Krisis itu pun kemudian mengarah pada tumbangnya rezim Soeharto yang telah bercokol selama 32 tahun.

Rezim otoriter orde baru pun tumbang lima bulan setelah Soeharto menandatangani dokumen letter of intent dari IMF.

Baca Juga : Benarkah Soekarno Sudah Tahu Rencana G30S Bahkan Berniat Sembunyikan Jejak Para Jenderal yang Diculik?

Artikel Terkait