Uang Korupsi e-KTP setara APBD 2017 Kalimantan Utara

Intisari-Online.com -Penjarahan uang negara sebesar Rp2,3 triliun dalam kasus dugaan proyek pengadaan KTP-elektronik (KTP-el) menjadi megakorupsi sepanjang sejarah Indonesia. Tak hanya nilai uang yang mega, tapi juga penerima duit korupsi pun berderet-deret. Begitu juga dengan saksi yang berjumlah 294 dan lembar dakwaan setebal 24.000 halaman atau setinggi sekitar 2,5 m jika ditumpuk.

Sidang perdana kasus ini telah dimulai, Kamis (09/03). Proyek dimulai Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana, pada tahun 2011-2012. Anggaran untuk proyek ini mencapai Rp5,9 triliun.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicaranya Febri Diyansyah menyebut ada kejanggalan pada "tahapan (awal) pembahasan anggaran". Pada September 2012, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga menangkap adanya kejanggalan dalam proses tender.

Kronologis

Dihimpun dari kompas.com, beginilah kronologis kasus ini.

• 28 Januari 2010,Kementeriana Dalam Negeri mengajukan anggaran sebesar Rp 6.9 triliun untuk menyelesaikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau disingkat SIAK untuk tahun 2010-2011.
• 29 Januari 2010,Proyek SIAK dinilai rawan penyimpangan. KPK dua kali menyurati Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, agar hati-hati dalam melaksanakan proyek.
• 22 November 2010,Komisi II DPR menyetujui anggaran pelaksanaan proyek pengadaan dan penerapan KTP-el untuk tahun 2011 sebesar Rp 2.4 triliun dari APBN.
• 4 Februari 2011, Pengadaan KTP-el dimulai.
• 17 Februari 2011,Direktur Jendral Anggaran mengurumkan surat kepada Kemendagri unruk melaksanakan kontrak tahun jamak penyediaan Jaringan Kominikasi dalam rangka penerbitan NIK dan penerapan KTP-el dengan anggaran Rp 5.9 triliun dengan rincian Rp 2.29 triliun untuk tahun 2011 dan Rp 3.66 triliun untuk tahun 2012.
• 2 September 2011,Dugaan penyimpangan dan keraguan terkait proyek pendataan penduduk melali KTP-el mulai muncul di DPR.
• 27 Januari 2012, Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat lunak, perangkat kerasm dan sistem blanko dalam uj coba KTP-el. Penyidikan dihentikan karena Kejaksaan tidak mendapat alat bukti yang cukup.
• 22 April 2012, KPK menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam kasus KTP-el. Dugaan ini diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. KPK menetapkan Pejabat pembuat pembuat Komitmen di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka.
• 24 April 2014, KPK menemukan sejumlah bukti kejanggalan dalam proyek pengadaan paket penerapan KTP-el.
• 25 April 2014, selain dugaan penggelumbungan dana proyek pengadaan paket penerapan KTP-el, KPK juga menemukan dugaan penyelewengan proses tender.
• 20 Oktober 2014, Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2014 – 2019.
• 19 November 2014, KPK kembali menggeledah kantor Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.
• 30 September 2016, KPK menetapkan mantan Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irwan sebagai tersangka.
• 6 Maret 2017, KPK menuturkan dakwaan setebal 100 halaman terkait korupsi pengadaan KTP-el akan menyebutkan peran dan posisi ke 23 Pejabat Penyelenggara Negara yang diduga menerima aliran dana dalam kasus itu. Namun, penetapan status dari 23 nama itu menunggu pengungkapan fakta yang akan mulai digelar hari ini, tanggal 9 Maret 2017

KPK menduga ada aliran dana dari pemenang tender tersebut ke sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sendiri telah mendakwa dua orang; mantan Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto.

Dalam persidangan Kamis (09/03) Irman disebut jaksa telah mengarahkan Sugiharto untuk membuat spesifikasi teknis pembuatan e-KTP yang mengarah ke produk tertentu, dengan secara langsung menyebut merek.

Angka-angka'mencengangkan'

KPK telah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini sejak pertengahan 2014. Selama hampir tiga tahun, lembaga tersebut telah memeriksa 294 saksi, menetapkan dua tersangka dan menyita Rp247 miliar.

Yang menarik pada persidangan pertama adalah untuk dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, jaksa KPK menyiapkan surat dakwaan setebal 24.000 lembar. Tingginya hampir 2,5 meter. Namun untuk persidangan, dakwaan dipersingkat menjadi 121 halaman.

Selain dua terdakwa, KPK juga telah memeriksa 19 politikus yang menjabat sebagai wakil rakyat di DPR pada 2011-2012. Di antaranya Chairuman Harahap yang kala itu menjabat ketua komisi II (komisi pemerintahan DPR) dan Setya Novanto, yang saat itu menduduki posisi ketua fraksi Partai Golkar.

Dan yang paling 'mencengangkan' dalam kasus ini adalah berapa jumlah dana yang diduga dikorupsi. Dari nilai proyek Rp5,9 triliun, KPK menyebut dana yang dikorupsi mencapai Rp2,3 triliun.

Dari googling dengan kata kunci Rp2,3 triliun, inilah yang kita dapat:

• Nilai kontrak Telkom Indonesia dengan perusahaan Thales Aleniaspace untuk membangun satellite system bagi Telkom 3 Substitution (T3S) -- satelit pengganti untuk Telkom 3 yang hilang di orbit beberapa waktu lalu.
• Nilai investasi Bulog untuk menyempurnakan atau menambah infrastruktur pasca panen tahun 2017, mulai mesin panen, seperti pengering, processing, sampai reprocessing dan pengemasan.
• Dana yang disiapkan pemerintah Jepang untuk memiliki superkomputer tercepat di dunia yang mengalahkan Tiongkok maupun Amerika Serikat pada 2017, dengan membangun komputer dengan kecepatan 130 petaflop.
• Anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2017 ini untuk menyokong pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua, termasuk Trans Papua sepanjang 4.000 kilometer lebih.
• Nilai APBD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017.
• Penghasilan penyanyi Taylor Swift tahun 2016, penyanyi berpenghasilan tertinggi di Amerika Serikat.
• Nilai proyek jalan layang Bus Transjakarta antara Ciledug dan Tendean sepanjang 9,3 kilometer.
• Nilai proyek gedung perkantoran Sequis Tower setinggi 210 meter atau setara 39 lantai di lahan 1,4 hektar di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta.
• Dividen yang dibagikan Unilever tahun 2011.
• Anggaran PON XIX di Jawa Barat.
• Harga lukisan bugil karya Modigliani.
• Harga lukisan "Wanita Algeria" karya Picasso yang terjual di balai lelang Christie tahun 2015.

'Korupsi terbesar'

Tidak bisa ditampik, taksiran kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun, bukanlah nilai kecil. Jika dibandingkan dengan sejumlah kasus korupsi yang sedang atau telah ditangani KPK, dugaan korupsi e-KTP bahkan mengakibatkan potensi kerugian negara terbesar.

Bandingkan dengan:

• Kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang di Bogor Jawa Barat senilai Rp1,2 triliun, disebut KPK mengakibatkan kerugian negara Rp706 miliar.
• Kasus dugaan korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri yang mengakibatkan kerugian negara Rp121 miliar
• Perkara korupsi komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan, berturut-turut mengakibatkan kerugian negara Rp89,3 miliar.

Melibatkan nama-nama terkenal

Mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat anggota Komisi II DPR, hingga Menkumham Yasonna Laoly, yang dulu juga duduk di komisi sama, disebut-sebut ikut menerima suap dalam kasus dugaan korupsi e-KTP ini.

Dugaan keterlibatan itu menjadi lebih terang setelah jaksa KPK, pada sidang Kamis (09/03), mengumumkan nama-nama yang diduga menerima aliran dana korupsi. Baik Ganjar maupun Yasonna termasuk di dalamnya.

Ganjar disebut menerima US$520.000 atau Rp7 miliar. Sementara Yasonna ditulis menerima US$84.000 atau Rp1,1 miliar. Menteri Dalam Negeri kala itu, Gamawan Fauzi, ditulis menerima lebih US$4,5 juta atau lebih Rp60 miliar.

Kebanyakan nama yang disebut Jaksa adalah politisi DPR; mantan ketua DPR Marzuki Ali Rp20 miliar, Anas Urbaningrum US$5,5 juta (Rp74 miliar), Teguh Djuwarno US$167.000 (Rp2,2 miliar), Arief Wibowo US$108.000 (Rp1,4 miliar).

Bahkan ketua DPR Setya Novanto (saat itu adalah ketua fraksi Golkar) bersama Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri, menerima salah satu 'bagian' terbesar yaitu Rp574 miliar.

Setya Novanto, Ganjar Pranowo dan Yasonna Laoly, secara terpisah telah membantah tudingan itu.

Dampak ke masyarakat

Lambatnya pembuatan e-KTP adalah salah satu dampak dari 'megakorupsi' ini.

Tercatat target yang dipatok pemerintah, yaitu 172 juta e-KTP pada akhir 2012, tidak tercapai. Hingga awal 2013, masih ada 34 juta masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik.

Lamanya pembuatan e-KTP membuat warga kesulitan menjalankan haknya, termasuk untuk memberikan suara pada Pilkada lalu.

Dua hari menjelang Pilkada 15 Februari, Tresya, warga Jakarta asal Papua, mengeluh karena harus meminta surat keterangan ke Kelurahan agar dapat mencoblos, karena e-KTPnya belum selesai-selesai.

"Saya sudah buat (e-KTP) sejak delapan bulan lalu, tapi belum selesai sampai sekarang, belum ada blanko katanya."

Melibatkan pendekar anti-korupsi?

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi disebut menerima US$4,5 juta dan Rp50 juta dari proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Masuknya nama Gamawan cukup menarik perhatian lantaran dia pernah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti-korupsi yang disematkan oleh komunitas Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) pada 2004 silam.

Peraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini mendapatkan penghargaan BHACA saat menjabat sebagai Bupati Solok, Sumatra Barat. Kala itu, ia disematkan sebagai tokoh anti-korupsi bersama ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra.

BHACA adalah penghargaan yang diberikan oleh komunitas yang sadar mengenai bahaya-bahaya korupsi bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan berbangsa. BHACA memilik semangat dan tekad untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mendorong, memberdayakan, dan melindungi para pejuang anti-korupsi. Komunitas BHACA berdiri pada 9 April 2003 dan telah memberikan penghargaan pada 15 tokoh.

Gamawan menjabat sebagai Bupati Solok selama 10 tahun, 1995 hingga 2005. Setelah itu, ia sukses keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat pada 2005. Saat itu ia berduet bersama Marlis Rahman sebagai calon wakil gubernur dengan dukungan dua partai politik, PDIP dan PBB.Namun, belum habis masa baktinya, Gamawan langsung ditunjuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengisi pos Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Berbagai penghargaan pernah diraih oleh ayah dari tiga orang anak ini. Selain penghargaan tokoh anti-korupsi yang disematkan BHACA, Gamawan pernah meraih Bintang Mahaputra Utama pada 2009, Charta Politika Award untuk kategori pemimpin kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berpengaruh di media pada 2010, serta penghargaan dari Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia pada 2012.

Gamawan menjadi salah satu nama 'besar' yang disebut menerima aliran dana dalam proyek pengadaan e-KTP. Pada proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut, pria kelahiran Solok 59 tahun silam itu diduga menerima uang sebesar US$4,5 juta dan Rp50 juta, atau lebih dari Rp60 miliar.

Artikel Terkait