Intisari-Online.com - Rencana pemanggilan RRI oleh Komisi I DPR RI, terkait hasil quick count yang memenangkan pasangan Jokowi-JK, dikecam berbagai kalangan. Mulai dari anggota dewan pers, LSM, hingga para artis.
“Dasar argumen pemanggilan itu terlalu dipaksakan karena memaksa untuk menghubung-hubungkan netralitas RRI dengan hasil quick count seperti yang telah diungkapkan ke publik,” ujar Ray Rangkuti dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia.
(Baca juga: Syarat Hasil Quick Count Dapat Dipercaya)
Apalagi menurut Ray pada saat Pileg 2014 lalu, RRI juga sudah melakukan quick count. Bahkan karena hasilnya presisi dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, RRI mendapat puian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Di Inggris, stasiun radio milik pemerintah, BBC, juga melakukan quick count dan apapun hasilnya mereka tidak dituduh melanggar netralitas oleh pemerintah dan anggota dewan di Inggris.
Rencana pemanggilan RRI oleh Komisi I DPR RI juga mendapat kecaman dari anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. Adi berpendapat quick count yang dilakukan RRI pada pemilu presiden 2014 masih dalam koridor jurnalistik. Selain itu, pada dasarnya RRI selaku lembaga publik yang menggunakan uang negara memang perlu memberikan informasi yang tepat untuk masyarakat.
(Baca juga: Mengecek Quick Count Abal-Abal, Cukup Satu Jam)
Hal senada disampaikan Mantan Ketua Pijar Indonesia Tri Agus Susanto. Dalam pandangan Agus, apa yang dilakukan RRI masih dalam bagian kerja jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.
Di dunia Twitter, kecaman atas rencana pemanggilan RRI oleh Komisi I DPR RI memunculkan tagar #SaveRRI. PoliticaWave melaporkan percakapan dengan tagar #SaveRRI mencapai 44.300 buzz pada Senin (14/7). Figur publik yang ikut menyebarkan tagar ini antara lain @indrabektiasli, @jokoanwar, @killthedj, dan @deelestari. (Tribunnews/Merdeka/Tempo/Suara Merdeka)
Penulis | : | Ade Sulaeman |
Editor | : | Ade Sulaeman |
KOMENTAR