:quality(100)/photo/2018/04/08/3892564993.jpg)
Intisari-Online.com -Kita sering mendengar celetukan ini:
"Mari kembali ke UUD 1945--juga disebut UUD NRI tahun 1945."
Memangnya, apa kedudukanUUD NRItahun 1945 dalam peraturan perundang-undangan nasional?
Sebelumnya yang harus kita tahu,UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945 itu sama saja, semua merujuk kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Dalamsistem perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi yang tertinggi di Indonesia.
Sebab, UUD 1945 digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan yang lainnya.
Sejak 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini.
Baik dari bagian pembukaan hingga bagian pasal-pasal, UUD 1945 mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.
Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945
Kedudukan UUD 1945 tidak lepas dengan pembahasan mengenai konstitusi.
Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya).
Pengertian tersebut diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.
UUD 1945 hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Berikut ini kedudukan UUD NRI 1945 bagi kehidupan rakyat Indonesia.
1. Hukum Dasar Tertulis
Negara Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis.
Selain ada hukum dasar tertulis, juga terdapat hukum dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.
Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis, artinya merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah dan setiap warga negara.
Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, yaitu untuk mengatur jalannya pemerintahan negara.
Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya.
Sedangkan sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga digunakan penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.
2. Norma Hukum Tertinggi
Selain itu, UUD 1945 juga merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan.
Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat untuk dijadikan panduan tingkah laku yang sesuai dan berterima.
Artinya, UUD 1945 juga menjadi panduan dan aturan yang mengatur hukum di Indonesia.
Selain itu, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, yang dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai dengan UUD 1945.
Nah, itulah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi sistem hukum di Indonesia.
Itulah kedudukanUUD NRItahun 1945 dalam peraturan perundang-undangan nasional, semoga bermanfaat.
Dapatkan artikel terupdate dari Intisari-Online.com di Google News