Inilah Sistem Pemerintahan Kerajaan Mataram di Bawah Sultan Agung

Intisari-Online.com -Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu Kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara pada sekitar abad ke-16.

Kerajaan ini mencapai masa keemasannya ketika Sultan Agung berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645.

Namun, tahukah Anda bagaimana sistem pemerintahan Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung?

Artikel ini akan mengulas tentang hal tersebut, yang terdiri dari struktur birokrasi dan pembagian wilayah.

Struktur Birokrasi

Kerajaan Mataram memiliki sistem pemerintahan yang tersusun dari struktur birokrasi yang khas.

Berikut adalah penjelasan singkat tentang struktur birokrasi pemerintahan Kerajaan Mataram:

* Raja atau Sultan atau Susuhunan adalah pemimpin tertinggi dalam Kerajaan Mataram.

* Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, seorang Sultan menunjuk beberapa pejabat internal dalam Keraton. Pejabat internal itu antara lain Patih Kerajaan, Wedana, keluarga kerajaan, abdi dalem, prajurit dan lain-lain.

* Raja atau Sultan dapat langsung mengawasi bupati atau pemimpin desa. Tetapi, juga dapat mendelegasikan tugasnya kepada orang kepercayaan atau pejabat internal dalam kerajaan itu.

Baca Juga: Bagaimana Sikap Kepemimpinan dari Sultan Agung dari Mataram Islam?

* Bupati mengawasi Wedana atau Demang. Tugasnya hampir sama yaitu untuk membantu tugas Bupati. Akan tetapi, bupati juga dapat dibantu oleh seorang Kaliwon yang adalah pemimpin pedesaan namun jabatannya di bawah bupati.

* Penewu atau penatus biasanya mendapat perintah langsung dari seorang Kaliwon atau Wedana atau Demang. Perintah ini lalu akan disampaikan kepada bawahannya.

* Lurah desa juga disebut sebagai pemimpin desa atau kapala. Tugasnya juga memimpin desa di tempatnya tinggal.

Pembagian Wilayah

Kerajaan Mataram memiliki sistem pemerintahan yang juga terbagi dalam beberapa kategori wilayah.

Berikut adalah penjelasan singkat tentang pembagian wilayah pemerintahan Kerajaan Mataram:

1. Kutagara alias Kuta Nagara yang meliputi:

- Siti Narawita (ibu kota), sebagai pusat pemerintahan.

- Karaton (istana), sebagai pusat kegiatan pemerintahan.

2. Nagaragung (Nagara Agung) adalah wilayah yang mengelilingi Kutagara, wilayah ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- Daerah Siti Ageng atau Bumi Gede, sebuah wilayah di antara Pajang dengan Demak, kemudian dibagi menjadi daerah Siti Ageng Kiwa dan Siti Ageng Tengen. Terletak di sebelah barat daya Semarang, ± daerah Ungaran dan Kedungjati

Baca Juga: Prestasi Besar Sultan Agung Selama Memerintahkan Kerajaan Mataram

- Daerah Siti Bumi atau Bumija yang terletak di sekitar daerah Kedu

- Daerah Siti Numbak Anyar yang terletak di sekitar daerah Bagelen

- Daerah Pajang, dibagi menjadi Panumping yang meliputi daerah Sukowati dan daerah Panekar yaitu daerah Pajang bagian timur.

3. Mancagara (Manca Nagara) adalah wilayah di luar Nagaragung yang meliputi:

- Mancagara Wétan (Mancanegara Timur), dimulai dari Panaraga ke timur, yang meliputi Magetan, Madiun, Grobogan, Kaduwung, Jagaraga, Panaraga, Pacitan, Kediri, Jipang, Wirasaba, Blitar, Srengat, Lodaya, Pace, Nganjuk, Berbek, Cakuwu, Wirasari

- Mancagara Kilèn (Mancanegara Barat), dimulai dari Banyumas ke barat, yang meliputi Banyumas, Cilacap, Sumedang, Galuh, Priangan

4. Pasisiran (Pesisir) adalah wilayah yang sebagian besar berada di pantai utara Jawa dan sebagian diantaranya diberikan otonomi tersendiri.

- Pasisiran Wétan (Pesisir Timur), dimulai dari Demak ke timur, yang meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Lasem, Tuban, Sedayu, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Blambangan

- Pasisiran Kilèn (Pesisir Barat), dimulai dari Demak ke barat, yang meliputi Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, Karawang

Dua wilayah, Mancagara Wétan dan Pasisiran Wétan, biasanya disebut sebagai Brang Wétan.

Begitu juga untuk Mancagara Kilèn dan Pasisiran Kilèn disebut sebagai Brang Kilèn atau Brang Kulon.

Melalui artikel di atas, kita dapat mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Kerajaan Mataram dibawah Sultan Agung, yang terdiri dari struktur birokrasi dan pembagian wilayah.

Sistem ini menunjukkan bahwa Kerajaan Mataram memiliki organisasi yang teratur dan luas.

Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung juga menjadi salah satu warisan budaya yang patut kita pelajari dan lestarikan.

Baca Juga: Kebijakan-kebijakan yang Dilakukan Sultan Agung yang Menyebabkan Mataram Mencapai Puncak Kejayaan

Artikel Terkait