Apa Dampak Terburuk Ketika Tingkat Partisipasi Rakyat pada Pemilihan Umum Terus Mengalami Penurunan?

Intisari-Online.com -Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi fenomena menurunnya tingkat partisipasi rakyat dalam pemilihan umum.

Apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan umum terus mengalami penurunan?

Artikel ini akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mengulas beberapa faktor penyebab, dampak, dan solusi dari rendahnya partisipasi pemilih.

Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 sebesar 81,93 persen, sedikit menurun dari Pemilu 2014 yang mencapai 83,12 persen.

Sementara itu, dalam Pilkada Serentak 2020, tingkat partisipasi pemilih hanya sebesar 76,09 persen, turun dari Pilkada Serentak 2018 yang sebesar 74,92 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa minat dan antusiasme rakyat untuk menggunakan hak pilihnya semakin berkurang.

Dampak Terburuk Ketika Tingkat Partisipasi Rakyat pada Pemilihan Umum Terus Mengalami Penurunan

Rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dapat berdampak negatif bagi kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:

- Kekuatan legitimasi pemerintahan

Tingkat partisipasi yang rendah dapat mengurangi kekuatan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Pemerintahan yang terpilih tidak dapat dikatakan sebagai representasi dari mayoritas rakyat jika hanya didukung oleh sebagian kecil pemilih. Hal ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan dan kritik dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Baca Juga: Faktor-faktor yang Menyebabkan Meningkatnya Angka Golput pada Pilpres 2014

- Kurangnya representasi suara rakyat

Tingkat partisipasi yang rendah dapat menyebabkan kurangnya representasi suara rakyat dalam proses politik dan pembangunan. Suara rakyat yang tidak tersalurkan melalui pemilihan umum dapat menyebabkan ketimpangan kepentingan antara kelompok-kelompok sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lainnya. Hal ini dapat menimbulkan konflik sosial dan politik di masyarakat.

- Pengambilan keputusan tidak representatif

Tingkat partisipasi yang rendah dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak representatif dari kehendak rakyat. Pemerintahan yang terpilih dapat mengambil keputusan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau diri sendiri tanpa mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di masyarakat.

- Potensi penyelewengan dan korupsi

Tingkat partisipasi yang rendah dapat menyebabkan potensi penyelewengan dan korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Penyelenggara pemilu, partai politik, calon, atau pihak lain dapat melakukan tindakan kecurangan, pemalsuan, intimidasi, atau manipulasi untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum. Hal ini dapat merusak integritas dan akuntabilitas proses pemilihan umum.

- Ketidakpuasan masyarakat

Tingkat partisipasi yang rendah dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum. Masyarakat yang tidak memilih atau tidak puas dengan pilihan mereka dapat merasa tidak dihargai atau tidak diakomodasi oleh pemerintahan yang terpilih. Masyarakat juga dapat merasa tidak memiliki hak untuk mengkritik atau menuntut pemerintahan yang terpilih jika mereka tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Solusi untuk Mencegah Terus Menurunnya Tingkat Partisipasi Pemilih

Untuk mencegah terus menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum, perlu ada upaya bersama dari pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat.

Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan:

Baca Juga: Mengapa Partisipasi Pemilih pada Pilpres 2014 Mengalami Penurunan Dibandingkan dengan Angka Partisipasi pada Pileg 2014?

- Sosialisasi dan edukasi pemilih

Pemerintah, partai politik, dan masyarakat perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih dan hak pilih mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kampanye, seminar, diskusi publik, media sosial, dan lainnya tentang pemilihan umum dan tata cara memilih yang benar. Sosialisasi dan edukasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilihan umum, tetapi juga sepanjang tahun.

- Memudahkan proses pemilihan

Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu memudahkan proses pemilihan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memilih. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas pemungutan suara di tempat-tempat strategis seperti pusat perkantoran, stasiun kereta api, bandara, dan lainnya. Selain itu, pemerintah dan penyelenggara pemilu juga perlu menggunakan teknologi terbaru dalam pemilu, seperti sistem elektronik pemungutan suara (e-voting), sistem pendataan elektronik (e-registration), dan penghitungan suara elektronik (e-counting), untuk mencegah kecurangan dan mempercepat penghitungan suara.

- Meningkatkan kesadaran generasi muda

Generasi muda memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan pemahaman dan kesadaran yang cukup mengenai pentingnya memilih dan dampak dari hasil pemilihan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan generasi muda dalam proses politik dan pembangunan, seperti menjadi relawan, pengawas, atau kader partai politik. Selain itu, generasi muda juga perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam dialog dan diskusi dengan calon atau pemerintahan yang terpilih.

- Meningkatkan kualitas calon

Partai politik perlu meningkatkan kualitas calon yang diusungnya dalam pemilihan umum. Calon harus memiliki visi dan misi yang jelas dan konkret, serta rekam jejak yang baik dan bersih dari korupsi. Calon juga harus mampu menarik simpati dan antusiasme masyarakat dengan melakukan kampanye yang kreatif, inovatif, dan edukatif. Calon juga harus mampu menawarkan solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

- Meningkatkan pengawasan pemilu

Pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, calon, dan masyarakat perlu meningkatkan pengawasan pemilu agar terhindar dari tindakan kecurangan, pemalsuan, intimidasi, atau manipulasi yang dapat merusak integritas dan akuntabilitas proses pemilihan umum. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah petugas keamanan, pengawasan CCTV, monitoring media sosial, serta melibatkan lembaga-lembaga independen seperti LSM, akademisi, media massa, atau pengamat pemilu.

Demikian artikel tentang apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan umum terus mengalami penurunan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang isu-isu politik dan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Apakah Golput Dapat Dikatakan Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara?

Artikel Terkait