Prabowo Usul Ukraina Lakukan Gencatan Senjata Dengan Rusia, Ditolak Mentah-mentah

Moh. Habib Asyhad
Moh. Habib Asyhad

Penulis

Menteri Pertahanan RI mengusulkan gencatan senjata Ukraina dan Rusia. Tapi usul itu ditolak Ukraina.
Menteri Pertahanan RI mengusulkan gencatan senjata Ukraina dan Rusia. Tapi usul itu ditolak Ukraina.

Menteri Pertahanan RI mengusulkan gencatan senjata Ukraina dan Rusia. Tapi usul itu ditolak Ukraina.

Intisari-Online.com -Upaya Menteri Pertahanan RI Prabowo mengusulkan gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia gagal total.

Bagaimana tidak, usulan itu ditolak oleh Ukraina.

Prabowo mengusulkan gencatan senjata itu ketika menjadipanelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6).

Mantan Danjen Kopassus itu bilang,perang Rusia-Ukrainan yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini berdampak terhadap kehidupan di seluruh dunia.

Padahal, dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya Covid-19.

Dia pun mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari Pertemuan Shangri-La Dialogue untuk mencegah semakin memburuknya keadaan.

Termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia serta makin banyaknya korban jiwa.

“Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” ujar Prabowo dikutip dari siaran pers, Sabtu.

Upaya kedua, kata Prabowo, meminta Rusi dan Ukraina mundur 15 kilometer dari titik gencatan senjata yang sekarang.

Lalu, Prabowo meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk pasukan perdamaian.

“Dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini. Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi,” ucap Prabowo.

Dia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara.

“Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian,” kata Prabowo.

Forum internasional itu turut dihadiri Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup dan Kepala Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell Fontelles.

Sementara itu, Josep Borrell Fontelles yang menjadi panelis bersama Prabowo mengakui, biaya yang harus ditanggung Uni Eropa untuk perang di Ukraina sangat tinggi.

“Bantuan militer yang diberikan UE (Uni Eropa) kepada Ukraina nilai sekitar 40 miliar dollar AS," kata Borrell.

"Kalau ditambah dengan latihan untuk pasukan Ukraina nilai bantuan yang diberikan bisa mencapai 60 miliar dollar AS. Tetapi kalau dihitung dengan biaya hidup karena inflasi yang tinggi, nilai bantuan yang dikeluarkan UE bisa mencapai 700 miliar dollar AS."

Borrell sependapat bahwa perdamaian di Ukraina sangatlah penting dan mendesak.

Hanya, pertanyaannya bagaimana mencapai perdamaian itu.

“Ukraina bukanlah anggota UE, hanya teman UE. Tetapi UE merasa harus membantu karena tidak ingin agresi yang dilakukan Rusia terus terjadi," lanjutnya.

"EU tidak mau Ukraina kemudian menjadi seperti Crimea."

Mereka mengkhawatirkan usulan Prabowo menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia.

“Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang," ujar Prabowo.

"Yang sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia."

Ukraina kemudian menolak proposal perdamaian yang disampaikan Menhan Prabowo Subianto.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko melalui situs Kementerian Luar Negeri Ukraina, Sabtu (3/6/2023), menganggap proposal Prabowo dibangun atas dasar sejarah Indonesia.

”Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia yang menjadi alasan untuk mengadakan referendum di sana," ujar Nikolenko.

"Setelah melakukan agresi, Rusia menganeksasi Crimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang tercatat dalam dokumen resmi PBB."

Namun, Nikolenko mengatakan bahwa Ukraina menghargai perhatian Indonesia untuk mendorong perdamaian di Ukraina.

Ukraina mengakui Indonesia adalah aktor penting di kawasan Asia Tenggara yang saat ini memimpin ASEAN.

Ukraina juga menghargai Presiden RI Joko Widodo yang menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi kota Kyiv untuk melihat secara langsung dampak agresi Rusia.

Nikolenko juga menegaskan kesepakatan gencatan senjata, pelepasan pasukan hingga jarak 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi tidak akan berhasil.

Sampai saat ini, Rusia masih berusaha dengan segala cara untuk menghambat serangan balik Ukraina.

Artikel Terkait