Inilah Contoh Hubungan Antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Intisari-Online.com - Berikan contoh hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?

Soal"Berikan contoh hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945"terdapat dihalaman 83buku PPKn kelas XdalamKurikulum Merdeka.

Untuk jawabannya, maka Anda bisa memulai baca mulaihalaman86dibagian UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Dasar Hukum.

Dalam buku dijelaskan bahwa hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sangat erat.

Apalagi lima sila Pancasila terpatri rapi dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu pula, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa diamandemen seperti Batang Tubuh dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar hanya pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Tidak termasuk Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara.

Baca Juga: Bagaimana Kedudukan dan Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945?

Hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, semua mendasarkan kepada 5sila Pancasila.

Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang disahkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum tertinggi adalah UUD NRI Tahun 1945.

Setiap pasal di dalamnya merujuk kepada nilai Pancasila, dan keberadaannya menjadi sumber bagi produk peraturan perundang-undangan yang lain.

Kita dapat menunjukkan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.

Tujuannya untuk menggambarkan pasal-pasal yang dirumuskan terkait erat dengan 5 sila Pancasila yang terekam dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Misalnya Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu terjemahan dan sekaligus upaya pelaksanaan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Atau Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang erat kaitannya dengan usaha pelaksanaan sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Ada lagiPasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 berisi banyak jenis hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara.

Pasal-pasal tersebut erat kaitannya dengan upaya pemenuhan Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Kemudian Pasal 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan.

Baca Juga: Apa Maksud UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Sumber Hukum Tertinggi di Indonesia?

Lalu Pasal 25 tentang Wilayah Negara, semua diarahkan untuk melaksanakan Sila Ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”.

Ada banyak pasal yang mengatur kekuasaan pemerintah, seperti Pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, dan Pasal 8 sampai Pasal 16.

Pasal sebelumnya, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dan banyak pasal lain yang mengatur lembaga-lembaga negara dan tata kelola pemerintahan.

Pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan Sila Keempat Pancasila“Kerakyatan yangDipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”.

Terakhir Pasal 33 dan Pasal 34 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, menjadi penerjemahan dari pelaksanaan Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Baca Juga: Apa Makna Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia?

Artikel Terkait