Apa Itu PKI? Ini Sepak Terjangnya hingga Dibubarkan pada Tahun 1966

Intisari-Online.com - Apa itu PKI? PKI merupakan partai politik yang pernah berdiri di Indonesia.

PKI telah lama dibubarkan, yaitu sejak tahun 1966 pasca-peristiwa G30S, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai salah satu tragedi kelam dalam sejarah Bangsa Indonesia.

Dikaitkan dengan peristiwa G30S atau Gerakan 30 September, biasanya nama PKI akan kembali diperbincangkan menjelang peringatan peristiwa tersebut.

Sejarah pembentukan PKI sendiri dimulai sejak Indonesia belum merdeka.

Sepak terjangnya pun dimulai sejak era penjajahan di Indonesia, di mana partai ini ikut serta melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) berawal dari sebuah organisasi bernama Indische Social Democratische Vereniging (ISDV).

ISDV didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda, Henk Sneevliet pada tahun 1914.

Sneevliet memiliki misi untuk menanamkan paham marxisme-komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia.

Cara yang Sneevliet lakukan yaitu dengan menyebarkan pemahamannya tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang.

Sneevliet juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Sarekat Islam (SI), organisasi besar di Indonesia saat itu.

Sneevliet menyebarkan pemahamannya lewat Semaun, Alimin, Darsono, dan tokoh SI lainnya. Semaun sendiri merupakan salah satu tokoh penting dalam Sarekat Islam (SI).

Dengan Semaun berusaha menanamkan paham komunis di SI, kemudian menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi ini.

Perpecahan itulah yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, di mana Sarekat Islam terpecah menjadi SI Merah (Komunis) dan SI Putih (Agamis).

Semaun bersama anggota SI Merah dan tokoh komunis mengadakan Kongres ISDV di Semarang pada Mei 1920.

Hasilnya, nama ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (PKH), yang diketuai oleh Semaun dan Darsono sebagai wakilnya.

Selanjutnya pada tahun 1924 diadakan kongres Komintern kelima. Hasil dari kongres ini adalah adanya perubahan nama dari PKH menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sejak saat itu, PKI turut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menentang kolonialisme Belanda.

Namun, cara PKI melawan kolonialisme Belanda terkenal radikal dan condong anarkis.

PKI terlibat dalam beberapa pemberontakan, termasuk salah satunya pemberontakan besar pertama yang terjadi setelah Indonesia merdeka, Pemberontakan PKI Madiun pada 1948.

Berikut ini sepak terjang PKI sejak pembentukannya.

Menentang Kolonialisme Belanda

Setelah pembentukannya, kemudian pada 25 Desember 1925, PKI mengadakan rapat besar.

Dalam rapat tersebut diundang pimpinan cabang PKI di seluruh Indonesia.

Hasil rapat tersebut adalah keputusan untuk melaksanakan aksi pemberontakan terhadap kolonial Belanda di beberapa kota di Indonesia.

Realisasi aksi pemberontakan PKI itu dilaksanakan pada tahun 1926-1927.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, aksi pemberontakan PKI berawal di Jakarta dan Tangerang pada tanggal 12 November 1926.

Di Jakarta, PKI bergerak menyerang polisi Belanda dan merusak sambungan telepon untuk memutus komunikasi.

Setelah itu, PKI bergerak menuju penjara Glodok untuk membuat kerusuhan dan membebaskan beberapa tahanan.

Pada tahun 1926, pemberontakan meluas hingga ke karisidenan Banten, Bandung, Priangan Timur, Surakarta, Kediri, Banyumas, Pekalongan, dan Kedu.

Sementara pada tahun 1927, pemberontakan PKI meluas hingga ke pulau Sumatera. Pusat pemberontakan PKI di Sumatera berlangsung di Sawah Lunto, Sumatera Barat.

Namun, pemberontakan PKI pada tahun 1926-1927 mengalami kegagalan. Belanda melakukan penangkapan massal, pemenjaraan, pembunuhan, dan pembuangan terhadap anggota PKI.

Setelah itu, PKI mengalami kehancuran dan seluruh gerakan revolusioner radikal Indonesia dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948

Pasca-Kemerdekaan Indonesia, PKI juga terlibat dalam sebuah pemberontakan besar yang puncaknya terjadi pada 18 September 1948.

Peristiwa yang dikenal sebagai Pemberontakan PKI Madiun itu dilatarbelakangi oleh jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin dan dimulainya Kabinet Mohammad Hatta.

Setelah Kabinet Amir jatuh, Soekarno pun mengutus Moh. Hatta untuk membentuk kabinet baru, namun hal ini tidak disetujui oleh Amir dan kelompok komunisnya.

Amir yang dibantu Musso pun merencanakan sebuah strategi, di mana mereka akan menculik serta membunuh para tokoh di Surakarta.

Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur, RM Suryo.

Demi menghentikan kelanjutan pemberontakan tersebut, dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution pada 20 September 1948.

Musso pun berhasil ditemukan dan ditembak mati, sedangkan Amir dan para tokoh komunis lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Meski begitu, pemberontakan PKI Madiun tidak menjadi akhir bagi partai ini, dukungan masih didapatkannya dari sebagian rakyat Indonesia.

Termasuk Partai yang Menduduki Posisi Teratas Pemilu 1955

PKI dikenal sebagai salah satu partai besar di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan.

Pada pemilu 1955, PKI menduduki tempat keempat dengan perolehan 16 persen dari keseluruhan suara yang ada.

Sementara itu, tiga teratas lainnya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, dan Nahdatul Ulama.

Berselang dua tahun setelah Pemilu pertama Indonesia tersebut, yaitu 1957, Partai Masyumi yang juga terlibat dalam pemilu 1955 menuntut agar PKI dilarang.

Tidak jauh dari peristiwa itu, dibentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang difungsikan untuk menangkap ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang mereka kuasai.

Mengetahui hal tersebut, Soekarno yang mendukung sayap kiri pun mengeluarkan Undang-undang Darurat. Pada 1960, Soekarno mencetus sebuah slogan bernama Nasakom yang berarti Nasionalisme, Agama, dan Komunisme.

Dengan demikian, maka peranan PKI sebagai mitra politik pun dilembagakan oleh Soekarno.

Pembubaran PKI

Bagi kalangan politik, kehadiran PKI sangat dirasakan, terutama menjelang peristiwa G30S, partai ini terasa semakin kuat.

Para pesaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya, sebab itu mulailah muncul gerakan-gerakan untuk menentang PKI.

Namun, pada akhirnya PKI dibubarkan pada 1966 setelah peristiwa G30S.

Meski Soekarno tidak bersedia untuk membubarkan PKI, namun tuntutan untuk membubarkan PKI terus berdatangan.

PKI pun dibubarkan setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinan.

PKI dibubarkan lewat Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Keputusan Presiden ini dikeluarkan Soeharto mengatasnamakan Presiden Soekarno.

Isi Keppres Nomor 1/3/1966, yaitu membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seasas, berlindung, dan bernaung di bawahnya.

Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

Dikutip dari Harian Kompas, Senin 14 Maret 1966, keputusan presiden tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan serta putusan Mahkamah Militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh PKI yang dituduh terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September.

Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966.

Langkah itu sendiri merupakan kebijakan pertama Soeharto setelah menerima Surat Perintah 11 Maret sebagai upaya mengembalikan stabilitas negara.

Itulah PKI dan sepak terjangnya dalam sejarah Indonesia.

Baca Juga: Pengakuan Soeharto Saat Ditanya 'Bagaimana Anda Bisa Lolos dari PembantaianG30S/PKI?'

(*)

Artikel Terkait