Bak 'Digencet Secara Sempurna' oleh Pemerintah Sendiri, para Nelayan yang Pilih Nganggur Usai Harga BBM Naik Ternyata 'Dijebak' oleh Kebijakan Pemerintah Ini, Dijamin Tekor!

Intisari-Online.com - Kenaikan harga BBM bersubsidi baru-baru ini menuai banyak kritik dari masyarakat.

Diketahui harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter (harga BBM naik).

Selain harga BBM Pertalite, ada pula kenaikan Solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Sementara itu, Pertamax non-subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Kebijakan tersebut berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

Terkait adanya kenaikan harga ini, Pemerintah Jokowi mengungkapkan salah satu alasannya adalah karena BBM bersubsidi justru dinikmati kelompok masyarakat mampu.

"Dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Menurut Jokowi, uang negara seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi ke masyarakat kurang mampu.

Namun kini, dengan mulai berlakunya kenaikan harga BBM subsidi, dampaknya begitu dirasakan masyarakat luas.

Bukan hanya oleh pemilik kendaraan pribadi saja, bahkan kebijakan tersebut membuat para nelayan semakin 'tercekik'.

Mereka begitu terdampak kebijakan pemerintah ini, seperti yang dialami para nelayan di Tegal.

Melansir Kompas TV, pada hari Minggu (04/09), tampak para nelayan di Pesisir Tegal, Jawa Tengah, memilih untuk duduk, kapal mereka terparkir begitu saja.

Padahal biasanya, mereka sudah berlayar untuk mencari hasil tangkapan selama berhari-hari.

Para nelayan di tegal enggan melaut dampak adanya kenaikan harga BBM subsidi yang semakin mencekik mereka.

Kenaikan harga BBM membuat biaya operasional mereka melonjak.

Sementara harga ikan hasil tangkapan mereka yang juga ditentukan pemerintah cukup murah.

Di tingkat stasiun pengisian bahan bakar nelayan, kenaikan harga mencapai Rp 2.000 ribu per liter.

Jika sekali melaut selama 5 hari, nelayan membutuhkan 600 liter solar, maka mereka butuh sedikitnya Rp 1,2 juta untuk pembelian BBM.

Sebelum kenaikan harga BBM, nelayan mengaku hanya bisa mendapatkan untung paling tinggi 500 ribu setelah 5 hari melaut.

Situasi ini membuat para nelayan 'terjebak', membuat keuntungan mereka semakin kecil.

Sebagian Dana Subsidi BBM Bakal Dialihkan ke Anggaran Bantuan Sosial

Menurut Jokowi, sebagian dana yang semula dialokasikan untuk subsidi BBM bakal dialihkan ke anggaran bantuan sosial.

Jokowi mengatakan, pemerintah harus membuat keputusan sulit.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," ujarnya dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Jokowi mengatakan, sebetulnya dirinya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Angka ini diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan.

Sementara dengan naiknya harga BBM, Jokowi berharap pengalihan anggaran subsidi bahan bakar minyak untuk bantuan sosial dapat menyasar kelompok yang membutuhkan.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," katanya.

Pemerintah diketahui telah mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM untuk bantuan sosial dalam tiga jenis bantuan.

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.

Kedua, bantuan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.

Ketiga, bantuan sosial lainnya yang bakal diberikan ke angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Bantuan ini akan dialokasikan pemerintah daerah dengan memanfaatkan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun.

Baca Juga: Pemerintah Telah Tetapkan Kenaikan Harga BBM, Siapakah Pemilik SPBU Vivo yang Berani Jual Harga Bensin Lebih Murah Ini?

(*)

Artikel Terkait