Intisari-Online.com - Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dibunuh pada hari Jumat saat berbicara dalam sebuah acara kampanye politik untuk Partai Liberal Demokrat di Kota Nara, Jepang barat.
Shinzo Abe merupakan seorang tokoh terkemuka di Jepang.
Ia merupakan perdana menteri terlama Jepang yang berusaha untuk membangun kembali kekuasaan pada tahap ekonomi global dan kebijakan luar negeri.
Sikap politik konservatif Abe membuatnya mendapat repurasi sebagai reformis ekonomi setelah penurunan ekonomi Jepang pada 1990-an dan 2000-an dan sebagai juara Jepang berusaha untuk memperkuat kekuasaannya di panggung dunia.
Kebijakan ekonomi Abe, yang dikenal sebagai 'Abenomics', juga berusaha memulihkan kekuasaan Jepang setelah dua 'dekade' resesi setelah Jepang naik menjadi kekuatan ekonomi pada 1980-an.
Pendekatan tiga cabang melibatkan pelonggaran moneter, penggunaan stimulus fiskal liberal untuk memerangi deflasi dalam ekonomi dan reformasi struktural untuk bisnis yang membuka pasar tenaga kerja bagi perempuan dan imigran untuk mengimbangi tenaga kerja yang cepat tua.
Menjadi sosok penting di Jepang, namun China memiliki pandangan tersendiri terhadap sosok Shinzo Abe.
Hal ini diungkap oleh media China Global Times dengan judul Abe remembered in China as controversial figure who 'ruined own contribution to bilateral ties', yang tayang pada Jumat (9/7/2022).
Bagi publik Tiongkok, Abe adalah tokoh politik yang kontroversial. Ia telah meningkatkan hubungan Jepang dengan Tiongkok, yang ditandai dengan dua perjalanan pemecah kebekuan selama masa jabatan keduanya pada tahun 2013 dan 2018, namun ucapan dan tindakannya, termasuk sering mengunjungi Kuil Yasukuni yang terkenal kejam dan penolakan sejarah invasi Jepang, menyebabkan reputasi buruknya di kalangan masyarakat China.
Kunjungan pemecah kebekuan pertama dilakukan setelah klaim teritorial Jepang atas Kepulauan Diaoyu yang menyeret hubungan bilateral ke jurang.
Kunjungan pemecah kebekuan keduanya ke China adalah pada Oktober 2018, ketika ia menghadiri acara yang menandai peringatan 40 tahun penandatanganan Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan China-Jepang dan sebuah forum yang mempromosikan kerja sama infrastruktur antara perusahaan kedua negara.
Pada tahun 2017, Abe secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan China dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) dan mengatakan dia tidak akan mengesampingkan bergabung dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia yang berkantor pusat di China.
Namun, pada Desember 2021, Abe, yang telah meninggalkan jabatan perdana menteri, dengan salah mengklaim bahwa "keadaan darurat Taiwan adalah keadaan darurat Jepang", sebuah pelanggaran serius dan provokasi terhadap prinsip satu-China, belum lagi kunjungannya yang sering ke Kuil Yasukuni.
Kata-kata dan perbuatan yang salah setelah Abe mengundurkan diri hampir sepenuhnya membalikkan pencapaian yang pernah dia buat dalam menopang hubungan China-Jepang.
Selain itu, sebagai perdana menteri dua kali dan pemimpin faksi terbesar di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang, kematian Abe dapat mengguncang politik Jepang dan komunitas internasional, kata para ahli.
Pasukan sayap kanan Jepang dapat menggunakan insiden ini untuk mendorong tren transformasi konservatif dalam politik Jepang, dan para pendukung Abe akan terus mempromosikan "Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka" dan kebijakan lainnya, yang membawa lebih banyak risiko keamanan ke Asia Timur Laut, menurut analis.
Xiang Haoyu, seorang peneliti di Institut Studi Internasional China, mengatakan kepada Global Times pada hari Jumat bahwa mengingat bahwa penembakan itu terjadi pada waktu yang sensitif menjelang pemilihan majelis tinggi, motif politik tidak dapat dikesampingkan.
Meskipun Abe telah menjadi perdana menteri terlama di Jepang, ada beragam pendapat tentang Abe di Jepang, dan opini publik anti-Abe selalu ada, termasuk ketidakpuasan dengan melebarnya jurang antara si kaya dan si miskin yang disebabkan oleh Abenomics, dan rasa jijik dengan penyesuaian paksa kebijakan militer dan keamanan, kata Xiang.
Liu Jiangyong, wakil dekan Institut Hubungan Internasional Modern di Universitas Tsinghua, mengatakan kepada Global Times pada hari Jumat bahwa Jepang menghadapi banyak masalah seperti depresiasi yen, inflasi, pengangguran, dan rebound epidemi, yang semuanya memerlukan Pemerintah Jepang untuk mengambil langkah-langkah efektif.
Alih-alih menanggapi kecemasan dan ketidakpuasan rakyat, politisi Jepang terus-menerus melontarkan ancaman dari negara-negara tetangga, mengalihkan perhatian publik dan menekankan perlunya memperkuat militer.
Sebagai pemimpin faksi politik terbesar Jepang, Abe telah lama memegang banyak pengaruh dalam urusan dalam dan luar negeri negara itu, kata Liu, seraya mencatat bahwa oposisi Jepang terlalu longgar untuk menyeimbangkan kebijakan LDP.
Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa tersangka kriminal sangat tidak puas dengan kebijakan pemerintah Jepang di bawah "kontrol de facto Abe," karena tidak ada cara untuk mengubah status quo, jadi dia memilih cara yang ekstrem, kata Liu.
Meskipun kecenderungan politik penyerang belum dikonfirmasi secara resmi, para ahli China mengatakan hampir pasti bahwa kematian Abe tidak akan menghentikan tren konservatif dalam politik Jepang secara keseluruhan, tetapi dapat memperkuatnya sampai batas tertentu.
Abe telah menjabat sebagai perdana menteri Jepang dua kali, dari 2006 hingga 2007 dan dari akhir 2012 hingga 2020, menjadikannya perdana menteri terlama di bawah sistem kabinet modern Jepang.
Setelah mengundurkan diri karena alasan kesehatan, Abe terus memainkan peran utama dalam politik Jepang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
"Kunjungan Abe ke Nara adalah untuk mempromosikan program revisi konstitusi LDP," kata Lü Yaodong, seorang peneliti di Institut Studi Jepang di bawah Akademi Ilmu Sosial China.
Dia menambahkan bahwa penerus Abe di masa depan dapat mempercepat revisi proses konstitusi pasifis di bawah panji "mewarisi warisan Abe."
Serangan terhadap Abe pasti akan memprovokasi sayap kanan ekstrim Jepang, kata Lu.
Da Zhigang, direktur Institut Studi Asia Timur Laut di Akademi Ilmu Sosial Provinsi Heilongjiang, mengatakan kepada Global Times pada hari Jumat bahwa menjelang pemilihan majelis tinggi, kematian Abe dapat berfungsi sebagai "simbol" bagi kekuatan konservatif LDP untuk mendapatkan lebih banyak simpati dari masyarakat Jepang.
Saat ini, Jepang tampaknya tidak memiliki potensi untuk secara radikal mengubah lintasan negara atau dinamika regional, tetapi kematian Abe dapat merangsang sayap kanan ekstrem Jepang untuk mempromosikan tujuan politik yang populis, xenofobia, dan bahkan ekstrem, Lu Hao, seorang peneliti di Institut Studi Jepang di Akademi Ilmu Sosial China, mengatakan kepada Global Times pada hari Jumat.
Mirip dengan politik dalam negeri Jepang, penerus dan pendukung Abe diharapkan untuk terus mempromosikan kebijakan eksternal Abe di Indo-Pasifik dan partisipasi aktif dalam mekanisme QUAD, dan mempercepat laju masuknya NATO di Asia, membawa lebih banyak risiko ke Asia Timur Laut, kata Lü.
| Penulis | : | Tatik Ariyani |
| Editor | : | Tatik Ariyani |
KOMENTAR