Intisari - Online.com -Harga minyak dunia telah meningkat drastis dalam beberapa bulan terakhir.
Pada Maret lalu, harga minyak mentah mencapai tingkat yang terakhir dilihat sepuluh tahun lalu, mencapai harga pasar Eropa sekitar USD 117 per barrel, yang meningkat dari sebelumnya USD 18,38 pada April 2020.
Hal ini kemudian mendorong biaya energi di seluruh dunia terutama biaya bahan bakar minyak (BBM).
Melansir artikel yang ditulis James Guild, pakar perdagangan, keuangan, dan perkembangan ekonomi di The Diplomat, harga minyak yang meningkat menyebabkan beberapa hal, terutama membuat banyak orang marah.
Tidak ada orang yang senang membayar lebih mahal untuk kebutuhan sehari-hari yang mereka perlukan setiap hari.
Atas alasan ini, banyak pemimpin politik memiliki kepentingan memastikan bahwa harga minyak akan tetap stabil dan terjangkau dan mereka akan melalui jalan panjang untuk melaluinya yaitu lewat subsidi, bebas pajak, dan lain sebagainya.
Namun harga mahal bisa digunakan untuk alasan lain, yaitu menggerakkan orang agar berhenti menggunakan bahan bakar fosil dan akhirnya menggunakan energi terbarukan lebih cepat dari yang diperkirakan.
Sayangnya, cara ini tidak berlaku bagi Asia Tenggara.
Menangani dampak harga minyak yang melambung tinggi melibatkan pertukaran.
Dalam beberapa kasus, harga dapat ditekan dengan kepentingan stabilitas politik.
Namun harga juga bisa dijual ke konsumen, yang kemudian bisa mempercepat menuju penggunaan energi dengan cara yang bersih dan berkelanjutan.
Hal ini memang menyakitkan, tapi bisa dipakai untuk menggapai tujuannya.
Di Asia Tenggara terlihat sedikit dari keduanya, karena masing-masing pemerintah menimbang keunggulan komparatif mereka dan pertukaran yang terlibat dalam mengelola harga minyak yang melonjak.
Dapat dipelajari sedikit tentang pertukaran ini dari melihat seberapa tinggi harga minyak telah ditransmisikan ke pasar eceran bensin di Thailand dan Indonesia.
Gas di Thailand dijual oleh beberapa perusahaan berbeda, termasuk PTT milik negara tetapi juga perusahaan seperti Shell dan ExxonMobil.
Ada subsidi dan batasan harga, tetapi sebagian dari harga minyak yang lebih tinggi biasanya dibebankan kepada konsumen.
Akibatnya, harga bensin premium tanpa timbal di Thailand naik hampir dua kali lipat dari 26,56 baht per liter pada Mei 2020 menjadi 49,51 baht dua tahun kemudian.
Sebaliknya, Pertamax premium tanpa timbal di Indonesia hanya mengalami kenaikan harga tunggal di bulan April, ketika naik sekitar 30 persen.
Harga Pertalite, bahan bakar dengan oktan lebih rendah, tidak naik sama sekali.
Mempertahankan harga ini tetap stabil dalam menghadapi lonjakan harga minyak merugikan perusahaan minyak dan gas milik negara Pertamina, yang memiliki monopoli virtual pada penjualan eceran bensin, miliaran dolar karena mereka memakan selisih harga.
Sebagian dari kerugian ini ditutupi oleh subsidi, tetapi alasan sebenarnya Pertamina bersedia mengambilnya adalah karena secara politis menguntungkan pemilik tunggalnya – pemerintah Indonesia.
Indonesia telah membuat pilihan untuk menjaga harga tetap rendah dan stabil, dan ini adalah posisi yang lebih baik daripada Thailand karena Indonesia secara historis merupakan negara penghasil minyak yang besar.
Thailand, sementara itu, membebankan sebagian dari biaya yang lebih tinggi ini ke konsumen dan umumnya kurang mampu menekan harga tinggi karena mereka adalah importir energi bersih dan tidak suka mengalami defisit anggaran yang besar.
Inilah mengapa Indonesia lebih sulit bergerak menuju energi lebih bersih dibandingkan Thailand, Filipina, dan Vietnam.
Ketiga negara itu tidak punya pilihan sehingga mereka harus beradaptasi menggunakan energi terbarukan, karena cadangan minyak mereka tidak ada.
Indonesia dan Malaysia, yang masih memiliki cadangan minyak, bergerak di bawah perhitungan ekonomi politik yang berbeda dan tentu saja menghasilkan insentif yang berbeda.
Apa yang terjadi di Indonesia ini adalah hasil dari kemampuan negara mampu mengendalikan harga minyak sampai tingkat tertentu selama masa volatilitas pasar minyak.
Indonesia, disebut oleh Guild, melakukannya untuk stabilitas politik.
Bukan berarti Indonesia tidak mampu beralih ke energi terbarukan, tapi Indonesia memerlukan dorongan selain harga minyak yang tinggi.