Penulis
Intisari-Online.com -Mulai hari ini, Jumat (1/7/2022), PT Pertamina (Persero) Tbk akan melaksanakan uji coba pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar pakai aplikasi MyPertamina.
Uji coba pembelian pertalite menggunakan MyPertamina ini bertujuan untuk membatasi konsumsi BBM subsidi yang dinilai masih kurang tepat sasaran.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, pendaftaran MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi mulai 1 Juli 2022 baru berlaku bagi kendaraan roda 4 ke atas.
Artinya, kendaraan sepeda motor masih bisa membeli pertalite seperti biasa, yakni tanpa aplikasi MyPertamina.
"Uji coba yang berlaku pada 1 Juli ini baru pendaftaran, sementara proses pembelian masih seperti biasa," terang Irto, dilansir dari Kompas.com, Selasa (28/6/2022).
Tak heran jika pemerintah kemudian membatasi konsumsi BBM subsidi, pasalnya negara telah merugi ratusan triliun rupiah akibat subsidi yang salah sasaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 520 triliun subsidi dan kompensasi energi yang disalurkan lewat bahan bakar minyak jenis Pertalite, LPG dan tarif listrik, agar tidak naik di tengah gejolak harga komoditas di pasar global.
Akan tetapi, alokasi anggaran subsidi tersebut kebanyakan dinikmati oleh orang-orang kaya.
Awalnya, pemerintah hanya menganggarkan Rp 152,5 triliun dana subsidi dan kompensasi energi untuk tahun 2022.
Sri Mulyani menjelaskan, alokasi subsidi tersebut justru tidak dinikmati oleh masyarakat rentan dan kurang mampu.
Namun, justru dinikmati oleh masyarakat golongan kaya, sehingga penyaluran subsidi dinilai tidak tepat sasaran.
"Memang diberikan kepada barang melalui harga barang apakah itu listrik, BBM, apakah LPG, itu kemungkinan besar bahwa yang menikmati kelompok yang mampu lebih banyak, itu memang terjadi," ujar Sri Mulyani Indrawati kepada media usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sisang 2021-2022, Kamis (30/6/2022).
Sri Mulyani menilai ada risiko dari penerapan subsidi terhadap barang, yakniadanya penyaluran subsidi yang tidak tepat, di mana banyak golongan kaya yang malah menikmatinya.
"Jadi, memang kalau menggunakan subdisi barang, risikonya adalah yang mengkonsumsi barangnya itu lah yang menikmati subsidi. Konsumsi listrik, BBM, dan LPG itu banyak kelompok yang kaya dibandingkan dengan kelompok yang tidak mampu," kata Menkeu.
"Sebetulnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-nya dengan subsidi mencapai Rp 520 triliun, justru akhirnya yang banyak menikmati adalah kelompok yang kaya," jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah terus berhati-hati dalam mengambil kebijakan mengingatsaat ini Indonesia sedang menghadapi kenaikan inflasi yang terus membayangi.
Dia mengkhawatirkan ada kenaikan inflasi secara keseluruhan akan menggerus daya beli masyarakat dan ketahanan APBN.
"Karena kalau harga naik terus pasti ada limit dan untuk bagaimana menciptakan keadilan masyarakat. Pemerintah akan melakukan perhitungan dan persiapan-persiapan sehingga makin memperbaiki kualitas dan kebijakannya," ujarnya.