Mendadak Presiden Jokowi Beri Kabar Darurat, Indonesia Bisa Saja Mengalami Krisis Pangan Gara-gara Hal Ini, Mendag Malah Diminta Turunkan Harga Minyak, Apa Hubungannya?

Intisari - Online.com -Ancaman krisis akibat situasi global sudah diperingatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Krisis ini juga diperingatkan karena merujuk data Bank Dunia dan IMF yang menunjukkan sekitar 60 negara akan alami keruntuhan ekonomi karena krisis yang terjadi.

Jokowi menyampaikan ini dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa, 14 Juni 2022.

"Bank Dunia, IMF menyampaikan akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk perekonomiannya, yang 40 diperkirakan pasti," kata dia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022) dilansir dari Kompas.com.

Jokowi menilai saat ini dunia dibayang-bayangi oleh ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, dan ancaman kenaikan inflasi.

Dirinya sudah berulang kali mengatakan jika situasi saat ini tidak mudah, parahnya, hal ini juga dipengaruhi oleh ketidakpastian global.

"Semua negara mengalami dan sampai saat ini baru awal-awal. Oleh sebab itu kita semua kami benar-benar menyiapkan diri," tegas dia.

Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk bekerja dengan menyeluruh.

Maksudnya, dalam bekerja tidak hanya melihat makronya saja, tetapi juga menaruh perhatian pada hal-hal mikro.

Selain itu, ia menyerukan agar semua entitas pemerintahan memiliki sense of crisis.

Presiden Indonesia itu bercerita, dia ditelepon oleh seorang perdana menteri.

Namun Jokowi tidak menyebut sosok yang dimaksud, dan hanya lanjut bercerita jika Indonesia diminta mengirimkan minyak gorengnya.

Rupanya stok minyak goreng di negara tersebut kosong.

Jika kondisi ini terus-terusan terjadi, tentu saja akan ada krisis sosial, nantinya berimbas pada ekonomi dan politik.

"Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka," ucap Jokowi.

Akhirnya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh diminta mengawasi kebijakan tersebut agar tidak keliru, dengan salah satu yang ditekankan adalah memastikan pemerintah pusat dan daerah membeli produk dalam negeri.

"Yang namanya belanja pemerintah pusat dan daerah harus memiliki tiga hal yang penting, menciptakan nilai tambah pada negara. Yang kedua, (belanja pemerintah) bisa membangkitkan ekonomi dalam negeri. Yang ketiga ini memang efisien, ini harus," tandas dia.

Tugas baru Mendag

Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan mulai bekerja dengan turun ke Pasar Koja Baru, Jakarta Utara, di hari kedua menjabat yaitu Jumat (17/6/2022).

“Hari kedua bekerja, semaksimal mungkin harus cepat menyerap dan memetakan persoalan yang ada. Jadi saya akan fokus sisa waktu setahun dua tahun urus ketersediaan pangan dan harga terjangkau. Saat ini, saya sedang memantau efektivitas program migor 2 liter per 1 KTP. Program ini diharapkan tidak ada hambatannya," ujar Zulkifli Hasan saat meninjau pasar dikutip Kompas.com lewat siaran resminya, Sabtu (18/6/2022).

Zulhas menyatakan Kemendag sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai Kepala Satgas Migor yang saat ini masih efektif.

“Kami terus kaji, koordinasi juga berjalan baik. Insya Allah, akan ada solusi segera. Meski sifatnya bertahap, kita utamakan kepentingan rakyat,” imbuhnya.

Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah akan memastikan semua berjalan dengan skema yang ada.

Domestic Market Obligation (DMO), Domestic Price Obligation (DPO), dan minyak goreng curah rakyat akan tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau.

“Tadi saya cek di sini harga wajarnya sebesar Rp 15.000 per kilogram. Kami terus upayakan agar semakin sesuai. Saya juga memperhatikan tentang kualitas dan kebersihan migor curah. Kita harus pikirkan bersama-sama karena hingga saat ini negara yang masih memiliki minyak goreng curah hanya Indonesia dan Bangladesh," ujarnya.

Menurut dia, untuk memastikan harga minyak goreng terjangkau, pemerintah berharap adanya kerja sama antara masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan ke Satgas Pangan atau lembaga-lembaga terkait jika ada pelanggaran di lapangan.

"Tadi pagi saya meminta untuk membuat crisis center (pusat krisis) dan task force (satuan tugas) migor. Saat ini juga sudah ada hotline (saluran telepon). Kemendag akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk menyukseskan ini,” kata Mendag Zulhas.

“Mengenai pertanian, cabai dan sebagainya. Pulang dari sini saya akan kontak menteri pertanian, kami akan koordinasi, agar diketahui penyebab kenaikan harga dan mencari jalan keluarnya bersama-sama,” ungkap Mendag Zulhas.

Menteri Pertanian juga akan diajak berkoordinasi oleh Zulhas guna memastikan kondisi pasokan bahan pokok.

Hal ini agar terjamin keterjangkauan harganya.

Baca Juga: Dilantik Jadi Menteri Perdagangan, Zulhas Bahas Minyak Goreng Bisa Rp14.000 Per Liter

Artikel Terkait