Intisari - Online.com -Otoritas Ukraina telah melepaskan tahanan dari penjara di wilayah Kharkov, timur laut Ukraina, dan menggunakan mereka untuk membentuk beberapa unit militer baru.
Hal ini diklaim oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 14/4/2022 dikutip dari RT.
"Di Kharkov, formasi tiga batalion nasionalis baru sudah lengkap, diisi oleh tahanan penjara, yang telah menjalani hukuman untuk kejahatan berat dan sangat berat di Alekseevskaya dan koloni pemasyarakatan ke-43,” Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev, kepala Manajemen Pertahanan Nasional Center, kata saat briefing.
Tugas utama batalion-batalion ini adalah memblokir kota dari selatan untuk mencegah populasi sipil meninggalkan pusat kota terbesar kedua Ukraina.
Tugas mereka selanjutnya juga menarget unit pasukan bersenjata Ukraina jika mereka mencoba mundur atau menyerah kepada militer Rusia.
Mizintsev mengatakan gerakan ini menunjukkan pemerintah Kiev sekali lagi mendemonstrasikan ketidakpedulian tanpa kemanusiaan mereka terhadap nasib warga Ukraina dan keabaian absolut mereka terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Dia telah memanggil PBB, OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe) dan Palang Merah Internasional untuk "mengambil langkah mendesak dan berpengaruh di Ukraina sehingga warga sipil dapat diselamatkan."
Sejak dimulainya konflik, Rusia telah beberapa kali menuduh pasukan Ukraina menerapkan senjata militer di wilayah sipil di Mariupol dan lokasi-lokasi lain dan menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia.
Sejumlah laporan juga muncul mengenai unit nasionalis beroperasi sebagai pasukan pelapis dan menembaki sesama anggota militer Ukraina mencegah mereka meninggalkan medan pertempuran.
Rusia meluncurkan serangan skala besar melawan tetangganya pada akhir Februari, mengikuti kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk, yang ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.
Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.