Terus Dihantam 'Strategi Tusukan Jarum Tiongkok', Jurnalis Senior Sebut Uang China Bisa Beli Politisi Indonesia Tapi Tidak dengan Calon Penentu Pilpres 2024 Ini

Intisari-Online.com - China merupakan salah satu negara yang dianggap paling berpengaruh di kawasan Asia.

Seperti yang diungkapkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2020, di mana 39 persen dari 1.540 responden menganggap China merupakan negara paling berpengaruh di Asia.

Selain China, negara teratas yang dianggap paling berpengaruh di Asia adalah Amerika Serikat, Jepang, India, dan Rusia.

Sementara itu, melansir theglobalist.com (10/01/2021), jurnalis senior Philip Bowring mengungkapkan bagaimana agresifitas dan pengaruh China di Indonesia.

Menurutnya, meski uang China dapat 'membeli' beberapa persahabatan dan politisi di Indonesia, tetapi rasa identitas nasional -dan nasionalisme- mungkin menjadi kekuatan politik yang lebih kuat secara lokal di Indonesia.

Selain itu, China juga sulit mempengaruhi kaum Islamis. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Bowring mengungkapkan, agresifitas China ditegaskan dengan diterimanya surat resmi dari Beijing secara mengejutkan.

Di dalamnya, pihak Cina menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran di laut lepas kepulauan Natuna, yang dikenal di Indonesia sebagai laut Natuna Utara.

Baca Juga: Sesumbar Lebih Baik dalam Penyelenggaraan Olimpiade, China Malah Bisa Jadi Sumber Covid-19 Varian Baru Setelah Ledakan Kasus Omicron Menjelang Perhelatan Olahraga Internasional Ini

Baca Juga: Jadi 'Vaksin Sejuta Umat' di Indonesia, Sinovac Justru Belum Masuk Daftar Vaksin Booster dari BPOM, Ternyata Vaksin Ini yang Disiapkan Jadi 'Penggantinya'

Padahal, itu jelas bukan masalah bagi orang Cina, karena perairan tersebut termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan berbatasan dengan ZEE Malaysia dan Vietnam, dan jelas bukan dengan Cina.

Fakta-fakta hukum ini diungkapkan menurut hampir semua sumber non-Beijing, oleh keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen tahun 2016 dalam kasus yang diajukan oleh Filipina atas hak-hak di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

PROMOTED CONTENT