:quality(100)/photo/2018/04/09/1423648387.jpg)
Intisari-online.com - Perkara perataan vaksin Covid-19 memang telak menjadi polemik baru yang terungkap belakangan ini.
Kurangnya pasokan vaksin di negara-negara miskin, membuat wabah ini semakin sulit dikenadalikan.
Banyak negara-negara dengan ekonomi pas-pasan, hingga menengah ke bawah kekurangan pasokan vaksin.
Sebaliknya, berbagai negara kaya justru mengalami surplus dan tidak mengalami masalah prosedural dan logistik.
Melansir 24h.com.vn, Jumat (10/9/21), telah terjadi kelebihan pasokan vaksin di negara-negara kaya selama berbulan-bulan.
Pada bulan September, negara-negara kaya akan memiliki lebih dari 500 juta dosis vaksin.
Lalu, pada akhir tahun ini, jumlah ini kemungkinan akan mencapai 1,2 miliar, menurut perusahaan ilmu data dan analisis Airfinity, Inggris.
Perkiraan di atas didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara akan memvaksinasi dan memvaksinasi ulang seluruh penduduk berusia 12 tahun ke atas.
Artinya, jika negara-negara tidak sepenuhnya menerapkan suntikan booster, surplus vaksin bisa lebih tinggi lagi.
Sementara itu, negara-negara berpenghasilan rendah masih menghadapi kekurangan vaksin yang parah.
Cakupan vaksin di seluruh dunia rata-rata lebih dari 40%, tetapi hanya sekitar 2% orang di negara miskin yang memiliki akses ke vaksin, menurut situs web Our World in Data.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan banyak forum internasional lainnya telah berulang kali meminta negara-negara kaya untuk berbagi vaksin dengan negara-negara miskin.
Contoh ketidakseimbangan dalam vaksin adalah bahwa suntikan booster (total tiga suntikan atau "satu setengah dosis") secara bertahap menjadi lebih umum di banyak negara maju.
Sementara negara-negara miskin harus mempertimbangkan strategi "vaksinasi" (satu suntikan), menurut Politico.
Opsi "suntikan setengah dosis" telah diterapkan di sejumlah epidemi sebelumnya dan beberapa uji coba telah menunjukkan tanda-tanda positif.
Tetapi tidak ada kesimpulan ilmiah yang pasti tentang efektivitas pengurangan dosis vaksin.
Kelebihan tersebut juga menimbulkan pertanyaan apa yang harus dilakukan sebelum vaksin kadaluwarsa.
AS, Israel dan beberapa negara Eropa harus menghancurkan ribuan atau jutaan vaksin kadaluwarsa.
Ini karena vaksin Covid-19 yang diteliti dengan cepat dan disetujui untuk penggunaan darurat, biasanya memiliki masa simpan hanya enam bulan, lebih pendek dari produk medis lainnya, menurut Profesor Jesse Goodman, dari Universitas Georgetown, Amerik).
Pemerintah dan perusahaan farmasi sedang berdiskusi untuk memperpanjang umur simpan vaksin Covid-19, menurut kepala kelompok ilmiah Royal Pharmaceutical Society, Profesor Gino Martini.
Namun, bahkan jika ini terjadi di masa depan, itu tidak akan membantu batch vaksin yang telah dirilis.
Penerimaan AS untuk memperpanjang umur simpan vaksin Johnson & Johnson dari tiga bulan menjadi empat setengah bulan hanyalah kasus yang jarang terjadi.
Di mana produsen berhasil meyakinkan otoritas kesehatan nasional karena prosedur perpanjangannya sangat rumit.
Pada bulan Juni, Zimbabwe menunda menerima sejumlah vaksin Covid-19 Johnson & Johnson dari program dukungan Uni Afrika (AU).
Salah satu alasannya adalah negara tersebut tidak memiliki kondisi untuk menyimpan vaksin pada suhu dingin standar, menurut Bloomberg.
Vaksin Johnson & Johnson perlu disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, sama seperti vaksin AstraZeneca.
Tetapi hanya 28% fasilitas kesehatan di Afrika sub-Sahara yang memiliki daya dan fasilitas yang memadai untuk menyimpan vaksin dari Johnson & Johnson atau AstraZeneca, menurut The Africa Report.
Kondisi penyimpanan ini sudah kurang ketat dibandingkan beberapa vaksin lain seperti produk Pfizer-BioNTech atau Moderna.
Vaksin perlu dibekukan pada suhu yang bisa turun hingga minus 80 derajat Celcius, lebih dingin dari musim dingin di Antartika.
Kondisi logistik yang tidak aman, ditambah dengan umur simpan vaksin yang pendek, menyebabkan Malawi membakar hampir 20.000 dosis dari 102.000 dosis yang dikirim ke negara itu pada 26 Maret, hanya lebih dari dua minggu sebelum vaksin habis.
Banyak negara lain di Afrika juga tidak dapat menggunakan vaksin yang diberikan sebelum habis masa berlakunya.
Afrika Selatan atau Nigeria menyerahkan sebagian vaksin ke negara-negara miskin lainnya ketika tanggal kedaluwarsa hanya beberapa minggu.
Sedangkan sebagian besar negara yang menerima vaksin tidak dapat menyebarkan semua vaksin dalam waktu sesingkat itu.
Di AS, prosedur hukum menjadi penghalang yang membuat banyak negara bagian memiliki surplus vaksin tetapi tidak dapat membaginya dengan negara-negara yang membutuhkan seperti India (saat gelombang epidemi beberapa bulan lalu) atau dua negara tetangga, Kanada dan Meksiko.
Bahkan jika Universitas Arizona secara aktif mengusulkan untuk menggunakan klinik keliling universitas untuk mengirimkan vaksin ke Meksiko, mendapatkan vaksin melintasi perbatasan masih tidak mudah.
Negara bagian tidak memiliki wewenang untuk memutuskan vaksin, karena produk didistribusikan dengan dana federal, sementara pejabat di Washington telah menyebutkan alasan "logistik dan hukum" yang sulit untuk menolak vaksin.