Intisari-Online.com -Hingga saat ini, Korea Utara belum melaporkan kasus virus corona di negaranya.
Korea Utara menutup perbatasannya pada Januari tahun lalu.
Hal itu dilakukan untuk mempertahankan diri dari pandemi virus corona yang pertama kali muncul di negara tetangga China dan telah melanda dunia.
Korea Utara belum secara terbuka mengonfirmasi kasus virus corona apa pun.
Baik di media pemerintah maupun dalam statistik uji yang telah diungkapkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Tetapi, para analis mengatakan, perkembangan terakhir adalah indikasi yang jelas telah terjadi infeksi di Korea Utara yang berada di bawah sanksi internasional untuk program senjata nuklir dan rudal balistik.
Kim Jong Un mengganti beberapa pejabat senior setelah "insiden serius" dalam upaya negara itu untuk mempertahankan diri dari pandemi virus corona baru.
"Pejabat telah mengabaikan tugas mereka dan menyebabkan insiden penting," kata Kim dalam pertemuan Politbiro Partai Buruh, Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan pada Rabu (30/6), seperti dikutip Channel News Asia.
Kim berujar, "Menciptakan krisis besar dalam memastikan keamanan negara dan keselamatan rakyat dan membawa konsekuensi serius."
Namun, Kim tidak memerinci apa yang sebenarnya telah terjadi.
Kim menambahkan, "kurangnya kemampuan dan tidak bertanggungjawab" dari kader Partai Buruh telah menghambat pelaksanaan tugas-tugas penting, menuduh mereka "melindungi diri dan pasif".
Sistem kesehatan Korea Utara yang bobrok dan pasokan medis yang kurang akan membuat negara ini berjuang untuk mengatasi wabah COVID-19 yang besar.
Seorang pembelot Korea Utara yang menjadi peneliti Ahn Chan-il memberikan komentarnya mengenai hal tersebut kepada AFP.
Seperti dilansir Channel News Asia, pembelot mengatakan"Laporan KCNA itu pada dasarnya berarti Korea Utara telah mengonfirmasi kasus (COVID-19)."
"Fakta bahwa Politbiro membahas ini, dan KCNA melaporkannya, menandakan Pyongyang mungkin membutuhkan bantuan internasional," sebutnya.
Dia menambahkan, "Jika tidak, mereka tidak akan melakukan ini karena hal itu pasti melibatkan pengakuan atas kegagalan rezim itu sendiri dalam upaya anti-epideminya."