:quality(100)/photo/2018/04/09/1423648387.jpg)
Intisari-online.com - Kudeta yang melibatkan militer Myanmar atas pemerintah sendiri, menjadi tamparan keras bagi negara itu.
Lantas apakah hal serupa juga bisa terjadi di Indonesia?
Jawabannya adalah mustahil, karena jenderal tertinggi di Indonesia adalah Presiden Indonesia sendiri.
Namun, menurut catatan sejarah, ternyata militer Indonesia pernah memiliki kesempatan untuk melancarkan kudeta.
Mengutip media Vietnam 24h.com.vn, pada Sabtu (27/2/21), dalam survei bulan ini dengan partisipasi 1.200 orang, Militer Indonesia mendapat penghargaan tertinggi.
Presiden Indonesia Joko Widodo menduduki peringkat kedua menurut South China Morning Post.
Salah satu alasannya karena Militer Indonesia menjalani reformasi menyeluruh, tidak lagi terkait dengan politik, kata mantan Jenderal bintang 3 Agus Widjojo.
Oleh sebab itu, Militer Indonesia dipastikan tidak akan pernah melakukan kudeta dalam kondosi apapun.
Baca Juga: 10 Militer Paling Kuat di Asia 2021, Indonesia di Atas Arab Saudi!
"Militer Indonesia tidak akan pernah melakukan kudeta, sesulit apapun situasinya," kata Agus Widjojo.
Indonesia dulunya adalah negara di bawah kendali militer yang diperintah oleh diktator Jenderal Suharto selama 31 tahun.
Ketika Jenderal Suharto meninggalkan politik pada tahun 1998, transisi menuju demokrasi di Indonesia dimulai.
Saat itu, Jenderal Wiranto, panglima tentara Indonesia, adalah orang yang paling berkuasa.
"Dia bisa saja dengan mudah melancarkan kudeta dan terus mempertahankan pemerintahan militer, atas dasar kerusuhan yang mengguncang tahun 1998 dan 1999,"kata Zachary Abuza, seorang profesor Kajian Asia Tenggara di National War College di AS.
"Tapi dia tidak melakukannya," Imbuhnya.
Baca Juga: Kekuatan Militer Indonesia di Peringkat Atas, Negara Mana Pemilik Militer Paling Lemah di Asia?
"Jenderal Wiranto dan tentara Indonesia mendukung pemerintah sipil, mendukung pemilihan umum yang demokratis pada 1999," kata Abuza lagi.
Pada tahun 2003, Wiranto, yang saat itu pensiun, mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia.
Dia ditanya oleh wartawan mengapa dia tidak mengambil alih kekuasaan menjadi Presiden sendiri pada tahun 1998.
Pada pemilu tahun itu, Pak Wiranto tidak terpilih sebagai Presiden.
Ia mengatakan tidak ingin melakukan kudeta karena akan menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa dan Indonesia kehilangan dukungan dari dunia internasional.
"Saya tidak ingin mengambil alih kekuasaan yang menyebabkan kematian dan kehancuran negara ini," kata Wiranto dalam wawancara tahun 2003.
Pemilu 2003 juga menandai pertama kalinya tentara Indonesia tidak lagi memiliki tentara untuk menduduki kursi di Majelis Nasional.
Dalam wawancara dengan SCMP, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan transisi menuju demokrasi hanya bisa berhasil jika reformasi datang dari militer sendiri.
"Kalau tidak, militer tidak akan pernah benar-benar menyerahkan kekuasaan," kata Natalegawa, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri antara 2009 dan 2014.