Intisari-Online.com-Ini negara-negara paling korup di dunia tahun 2020, di antara mereka adalah 'wajah-wajah lama' dari negara terkorup.
Transparency Internationalmengungkapkan, bahwa sebagian besar negara hanya membuat sedikit atau tidak sama sekali terkait kemajuan dalam menangani korupsi dalam hampir satu dekade.
Dari data terbaru Indeks Persepsi Korupsi (CPI) oleh TransparencyInternationaltahun 2020, dilaporkan lebih dari dua pertiga negara-negara mendapat skor di bawah 50.
Itu merupakan Indeks yang memeringkat 180 negara dan wilayah berdasarkan persepsi tingkat korupsi sektor publik menurut para ahli dan pengusaha, di mana skor nol sangat korup dan 100 sangat bersih.
Sementara, rata-rata skor Indeks Persepsi Korupsi dari 180 negara hanyalah 43.
Angka tersebut menggambarkan betapa suram korupsi di berbagai negara di dunia.
Memprihatinkan sekaligus tidak mengejutkan, karena hasil tersebut seperti yang ditunjukkan tahun-tahun sebelumnya.
Data terbaru menunjukkan bahwa peringkat terbawah Indeks Persepsi Korupsi masih dihuni oleh negara-negara yang sejak lama berada di peringkat tersebut sebagai negara paling korup.
Negara terbawah adalah Sudan Selatan dan Somalia, dengan skor masing- masing 12.
Somalia menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu, dari skor 9 menjadi 12. Namun, Sudan Selatan hanya mencatatkan skor yang sama.
Suriah mengikuti kedua negara tersebut dengan skor transparansi 14. Kemudian dengan selisih satu angka, 15, adalah Yaman dan Venezuela.
Sudan dan Equatorial Guinea, yang tahun lalu memiliki skor 16, kini mencatatkan skor yang sama. Sementara Libya memiliki skor 17.
Itulah beberapa negara yang kini berada di peringkat paling bawah Indeks Persepsi Korupsi, dinilai paling menjauhi nilai sempurna untuk negara yang bersih dari korupsi.
Sementara itu, negara yang menempati peringkat teratas untuk skor Indeks Persepsi Korupsi terbaru adalah Denmark dan Selandia Baru, dengan skor 88, diikuti oleh Finlandia, Singapura, Swedia dan Swiss, dengan skor masing-masing 85.
Indonesia sendiri dilaporkan berada di peringkat ke-102, dengan skor CPI-nya hanya 37.
Melihat skor CPI tersebut, artinya bahkan Indonesia berada di bawah rata-rata CPI 180 negara.
Korupsi merupakan masalah yang terus ada, tampak begitu sulitnya dibasmi, mengganggu kesejahteraan masyarakat di berbagai negara di dunia.
Korupsi semakin memperparah kondisi negara-negara yang memang telah menghadapi berbagai masalah lain seperti kemiskinan dan ketidakstabilan politik.
Namun, tahun 2020 dapat dikatakan lebih berat dari tahun-tahun lainnya, diakibatkan dunia yang dihadapkan pada pandemi Covid-19.
Transparency Internationalmengungkapkan, bahwa korupsi terus-menerus merongrong sistem perawatan kesehatan dan memberikan kontribusi untuk kemunduran demokrasi di tengah COVID-19 pandemi.
Negara-negara yang berkinerja baik pada indeks berinvestasi lebih banyak dalam perawatan kesehatan, dan lebih mampu menyediakan cakupan kesehatan universal dan cenderung tidak melanggar norma dan institusi demokrasi atau supremasi hukum.
“COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan dan ekonomi. Ini adalah krisis korupsi. Dan salah satu yang saat ini gagal kami kelola, ”kata Delia Ferreira Rubio, KetuaTransparansi Internasional.
“Setahun terakhir telah menguji pemerintah tidak seperti yang lain dalam ingatan, dan mereka dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi kurang mampu untuk memenuhi tantangan.
"Tetapi bahkan mereka yang berada di puncak CPI harus segera menangani peran mereka dalam melanggengkan korupsi di dalam dan luar negeri," imbuhnya.
Baca Juga: 10 Militer Paling Kaya di Dunia Tahun Ini, Salah Satunya Australia!
Sebuah study dariTransparency International's Health Initiativemengumpulkan bukti korupsi di seluruh dunia pada titik pemberian layanan selama pandemi, menyoroti bagaimana hal itu menyebabkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang lebih rendah.
Banyak pemerintah tidak dapat memberikan perawatan yang diperlukan untuk pasien COVID-19 karena sistem kesehatan yang kekurangan dana jangka panjang di negara mereka.
Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa negara-negara di seluruh dunia telah melanggar standar demokrasi untuk ketentuan darurat sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19, kata Transparency International.
"Kami menemukan pola yang familiar dalam pelanggaran ini: negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi cenderung menjadi pelaku terburuk hak asasi manusia dan pelanggaran standar demokrasi dalam konteks tanggapan mereka terhadap COVID-19."
"Ini hanyalah manifestasi terbaru dari rezim korup yang menggunakan situasi darurat untuk memperkuat kekuasaan mereka, memungkinkan mereka untuk mempertahankan jaringan kleptokratis tanpa hukuman."
Namun, ditegaskan pula bahwa meskipun negara-negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah menunjukkan, rata-rata, penanganan pandemi yang lebih demokratis, ada beberapa pengecualian.
Menurut data V-Dem yang sama, Singapura, salah satu negara dengan kinerja terbaik di CPI, memberlakukan tindakan diskriminatif dan pembatasan kebebasan media.
Sementara dalam kasus Amerika Serikat - yang menunjukkan tren penurunan pada skor CPI sejak 2017 - tanggapan pemerintah terhadap pandemi mengalami batas waktu yang tidak jelas pada beberapa tindakan darurat, kampanye disinformasi resmi, dan pembatasan kebebasan media.
(*)
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik disini