Intisari-Online.com - Joe Biden sudah diketahui akan menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) per Januari 2021.
Biden akan menggantikan Donald Trump dan menduduki kursi orang nomor 1 di AS.
Kemenangan Biden juga membuat angin segar bagi sejumlah negara yang berkonflik dengan Trump ingin berdamai.
Namun sepertinya hal itu tidak berlaku pada Korea Utara.
Dilansir dariexpress.co.uk pada Minggu (27/12/2020), Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-Un "tidak berniat" melakukan denuklirisasi (penghapusan semua sumber ancaman nuklir) saat Joe Biden mulai menjabat.
Namundi sisi lain Kim juga mungkin takut memprovokasi AS dan Korea Selatan saat pandemi virus corona sedang berlangsung.
Edward Howell, dosen politik dan spesialis Korea Utara di Universitas Oxford, percaya situasi tersebut berarti tangan Kim terikat saat dia mempertimbangkan taktik pasca-pemilihan AS.
Ini adalah waktu yang sulit bagi Pemimpin Tertinggi, yang memimpin sebuah negara dengan pendekatan tradisional: memprovokasi, menunggu hasilnya, memprovokasi lagi.
Tetapi setiap rencana untuk denuklirisasi Kim bisa menjadi jalan yang panjang, kata Howell, sambil mempertimbangkan apakah Biden dapat kembali ke taktik 'kesabaran strategis' Obama.
Frank Januzzi, mantan penasihat Biden, percaya presiden yang akan datang harus menjangkau kesempatan sedini mungkin, sehingga "perasaan tidak pasti di Pyongyang" tidak membusuk.
Biden menyebut Kim sebagai "preman" selama kampanye pemilihan dan mengatakan "hari-hari nyaman dengan diktator sudah berakhir".
Sementara Korea Utara menyebut Biden sebagai "anjing gila" yang perlu "dipukuli sampai mati dengan tongkat".
Namun menjelang tahun 2021, Korea Utara menghadapi beberapa kesulitan unik.
Virus korona telah menghancurkan ekonominya, mempengaruhi hubungan yang cukup besar dengan negara tetangga China yang memasok 90 persen perdagangannya.
Angka untuk bulan Oktober menempatkan perdagangan dengan China pada £ 1,5 juta - penurunan 99 persen dari bulan yang sama tahun lalu.
Artinya, meluncurkan rudal provokatif mungkin bukan strategi yang paling efektif karena mungkin perlu menebusnya dengan mengandalkan impor dari tempat lain.
Howell mengatakan kepada Express.co.uk Korea Utara "tidak berniat untuk menyingkirkan senjata nuklirnya dan kebijakan AS yang memiliki masalah pertama tidak akan pergi ke mana-mana."
“Secara historis, kami melihat Korea Utara memprovokasi pada tahun pemilihan kemudian mereka cenderung menunggu dan, ketika hasilnya diumumkan, memprovokasi lagi."
“Kami mungkin melihat ini atau mungkin tidak karena dampak virus korona terhadap perekonomian Korea Utara."
“Itu adalah salah satu yang pertama menutup perbatasan di dunia, menutup perbatasannya dengan China, negara yang menyumbang 90 persen dari perdagangan DPRK."
“Jika Korea Utara tidak dapat mengandalkan bantuan ekonomi dari China, maka Korea Utara harus bergantung pada Korea Selatan untuk menyediakannya."
“Provokasi dalam bentuk ancaman retoris dan peluncuran rudal balistik antarbenua tidak akan membantu Korea Utara.”
Akademisi tersebut mengatakan Biden tidak akan bersedia untuk bertemu dengan Kim pada "tingkat presiden", dan memperingatkan kembali ke taktik kesabaran strategis Obama dapat membuat Korea Utara merasa "diabaikan".
“Kim memiliki pemimpin Korea Selatan yang ingin terlibat dalam tingkat kemanusiaan dan seorang presiden AS yang ingin menjatuhkan sanksi tetapi tidak akan berperilaku bombastis seperti Trump."
“Kesabaran strategis Obama dipandang sebagai kebijakan yang tidak terlalu positif."
"Korea Utara memandangnya karena AS mengabaikannya."
“Tetapi tidak memberikan sanksi dan menunggu Korea Utara dibongkar adalah hal yang tidak bisa dimulai dan tidak akan terjadi."
“Hanya melanjutkan sanksi terhadap Korea Utara dan menunggu mereka menyerah secara sepihak tidak akan terjadi."
“Korea Utara adalah penguasa invasi sanksi."
“AS yang mengatakan Anda mencela dulu dan kemudian akan memberikan keuntungan nanti tidaklah memungkinkan karena Korea Utara tidak akan meninggalkan.”
Jannuzi, kepala Mansfield Foundation, adalah penasihat Asia untuk Biden ketika presiden terpilih adalah kepala Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.
Seperti dilansir Yonhap News, dia mengatakan China harus "diintegrasikan" ke dalam pendekatan Biden ke Korea Utara karena negara adidaya itu "dapat merusak apa pun yang kami coba capai jika mereka tidak terlibat".
Uji coba nuklir pertama Kim Jong-un dilakukan pada Februari 2013 - beberapa minggu setelah Barack Obama dilantik untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden AS dan dua minggu sebelum Park Geun-hye menjadi presiden Korea Selatan.
Ini diikuti oleh sejumlah uji coba rudal jarak pendek pada Mei tahun itu.
Pada bulan April 2017, tepat setelah Trump menjabat sebagai presiden AS, Kim melakukan uji coba menembakkan rudal balistik jarak menengah ke Laut Jepang dari pelabuhan timur Sinpo.
Ini terjadi sebulan sebelum presiden Korea Selatan Moon Jae-in menjabat, dan memicu tanggapan agresif dari Trump, yang berkata: "Ada kemungkinan bahwa kita bisa berakhir dengan konflik besar dan besar dengan Korea Utara."
Pada 3 September 2017, Korea Utara melakukan uji coba nuklir terbesarnya hingga saat ini, di lokasi uji coba Punggye-ri, yang diperkirakan setidaknya enam kali lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 1945.
Korea Utara mengklaim tes ini adalah senjata termonuklir pertamanya - jenis ledakan nuklir paling kuat di mana proses fusi sekunder menciptakan ledakan yang jauh lebih besar.