Sudah Habis Kesabaran Saksikan Kapal Nelayan China Ngeyel Suka Main Selonongan Amerika Berencana Gunakan Cara Kasar Ini, Negara ASEAN Justru yang Panik Sendiri

Intisari-online.com - Bukan rahasia lagi jika China adalah negara yang memang sering bikin rusuh di mana-mana.

Mulai dari pemerintahnya yang kirimkan militer untuk mengklaim Laut China Selatan.

Hingga aksi nelayan China yang kerap nyelonong di wilayah perairan orang.

Insiden penyelonongan oleh kapal China memang membuat geram banyak negara, Indonesia pun pernah kena aksi penyelonongan kapal China.

Baca Juga: Main Aman Tak Mau Ikut Campur Urusan Laut China Selatan, Ternyata Indonesia Pernah Dijebak China dengan Cara Ini Supaya Terlibat Sengketa di Laut China Selatan

Kapal nelayan China berulang kali nyelonong wilayah laut Natuna, namun berhasil diusir, tetapi ini bukan yang terparah.

Pasalnya, kapal China dalam jumlah armada ratusan pernah menyerbu wilayah perairan amerika latin di kepulauan Galapagos beberapa bulan lalu.

Tak hanya itu, mereka juga tertangkap basah masuh wilayah laut Jepang dalam jumlah ratusan armada.

Meski telah mendapat peringatan berulang kali kapal China tampaknya tak kapok, dan masih ngeyel main selonong.

Baca Juga: Diklaim Bisa Obati Katarak, Viral Unggahan Untuk Teteskan Air Rebusan Daun Sirih ke Mata,Dokter: Kalau Ada yang Nyuruh Jangan Mau Ya!

Hal ini membuat Amerika seolah hilang kesbaran dengan aksi kapal-kapal nelayan China tersebut.

Menurut 24h.com.vn, pada Jumat (20/11/20), Penasihat Keamanan Nasional Amerika, mengumumkan bahwa penjaga pantai AS akan gunakan cara kasar.

Mengerahkan generasi terbaru kapal tanggap cepat ke Indo-Pasifik untuk memantau dan menentang operasi penangkpan ikan, oleh armada kapal ikan China.

Dilaporkan South China Morning Post, beberapa analis mengatakan, langkah Washington baru-baru ini untuk membatasi penangkapan ikan ilegal, tidak terkendali dan tidak diumumkan (IUU).

Amerikaakan memberikankehadiran maritim yang lebih kuat di Asia.

Namun, kekhawatiran muncul dari negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang tidak ingin melakukan militerisasi penegakan hukum karena dapat memicu konflik yang lebih besar di perairan sengketa.

Gilang Kembara, seorang peneliti di Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Indonesia, mengatakan Jakarta tidak akan menyambut pendekatan militerisasi AS untuk mengekang penangkapan ikan ilegal IUU.

Baca Juga: Sumringah Dibantu Merdeka, Ternyata Timor Leste hanya Dkibuli Amerika, Kemerdekaan Timor Leste Justru Memberikan Keuntungan Ini Pada Amerika

"Menurut saya, sebaiknya AS meminta Indonesia bekerja sama dengan penjaga pantainya, karena IUU fishing adalah aktivitas ilegal dan kami membutuhkan penegakan hukum untuk memberantas aktivitas ini," katanya.

"Namun, jika AS meminta Indonesia bekerja sama dengan Angkatan Laut AS, maka masalahnya adalah militer. Dan pendekatan ini berlebihan karena menurut saya penangkapan ikan IUU bukanlah ancaman eksistensial bagi suatu negara, "kata Kembara.

Jay L. Batongbacal, direktur Institute of Maritime Affairs and the Law of the Sea di Universitas Filipina, mengatakan bahwa Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte juga tidak akan menyambut penegakan hukum bersama dengan Amerika Serikat.

"Tapi Manila nampaknya akan puas dengan berbagi informasi tentang kegiatannya di laut, dan setidaknya selama dua atau tiga tahun terakhir, pemerintah dan khususnya Departemen Perikanan, telah memanfaatkan sepenuhnya informasi yang tersedia. dari AS tentang aktivitas penangkapan ikan asing di zona ekonomi eksklusif Filipina (ZEE)," kata Batongbacal.

Komentar para ahli muncul setelah pernyataan Penasihat Keamanan AS Robert O'Brien bulan lalu yang mengatakan USCG akan mengerahkan generasi terbaru kapal tanggap cepat ke wilayah Indo-Thai.

O'Brien mengatakan akanmemantau dan menantang aktivitas penangkapan ikan ilegal dari armada penangkapan ikan Tiongkok.

Baca Juga: Meski Susah Bernapas dan Terlihat Aneh, Rupanya Inilah Tujuan Utama Wanita Apatani Menyumbat Hidung Mereka dengan Kayu dan Menato Wajah

Awal pekan ini, David Feith, wakil menteri luar negeri AS, yang bertanggung jawab atas kebijakan keamanan dan masalah multilateral di Kantor Urusan Asia dan Pasifik, mengatakan kepada wartawan bahwa Washington akan terbuka.

Jumlah perjanjian sewa kapal yang telah dimiliki USCG dengan negara-negara di Pasifik dan membantu mereka menangani "tindakan agresif" Beijing di laut.

Di bawah perjanjian "kapal charter", otoritas satu negara diizinkan untuk menaiki kapal negara lain atau pesawat penegak hukum saat mereka berpatroli.

"Di beberapa kawasan, misalnya Pasifik Utara, armada penangkap ikan tidak memiliki kewarganegaraan tetapi memiliki ciri khas kapal penangkap ikan Tiongkok,"" katanya.

"Selain itu, milisi maritim Tiongkok, memperkirakan termasuk 3.000 kapal, aktif melakukan tindakan agresif di laut dan perairan di bawah kedaulatan negara lain, memaksa dan mengancam para nelayan untuk ditangkap secara legal," kata Feith.

Artikel Terkait