Advertorial
Intisari-Online.com - Ketegangan Korea Utara dan Korea selatan sempat cair dua tahun terakhir, namun akhir-akhir ini kembali memanas.
Hal ini dipicu pihak Korea Utara yang mendesak Korea Selatan untuk bertindak tegas terhadap para pembelot Korut yang selalu melancarkan kritik terhadap pemerintah Korut melalui perbatasan.
Jika Korsel tak bertindak tegas, Korut pun akan membatalkan perjanjian militer dan melancarkan ancaman lainnya.
Rupanya, Korut tak bisa menahan amarahnya lagi, dan bertindak tegas pada Korsel.
Baca Juga: Minta Mahar Sepeda Motor Tidak Dipenuhi, Pria ini Sampai Tega Jual Istrinya, Sungguh Tega
Kantor berita negara KCNA melaporkan, pemerintah Korea Utara pada hari Selasa (9/6/2020) mengatakan akan memutuskan hotline dengan Korea Selatan sebagai langkah pertama untuk menutup semua cara kontak dengan Seoul.
Informasi saja, hotline merupakan sambungan telepon langsung yang dibentuk dengan tujuan tertentu, khususnya dalam kondisi darurat atau komunikasi antara pemimpin pemerintahan.
Mengutip Reuters, selama beberapa hari, Korea Utara sudah mengecam Korea Selatan.
Mereka mengancam akan menutup kantor penghubung antar-Korea dan proyek-proyek lainnya jika Korea Selatan tidak menghentikan pembelot mengirim selebaran dan materi lainnya ke Korea Utara.
Para pejabat tinggi pemerintah di Korea Utara, termasuk saudara perempuan pemimpin Kim Jong Un, Kim Yo Jong, dan Kim Yong Chol, wakil ketua Komite Sentral dari Partai Buruh Korea yang berkuasa, menetapkan "bahwa kerjasama dengan Selatan harus sepenuhnya berubah menjadi pekerjaan melawan musuh," kata KCNA seperti yang dikutip Reuters.
Sebagai langkah pertama, pada Selasa siang, Korea Utara akan mengakhiri jalur komunikasi di kantor penghubung antar-Korea, dan hotline antara dua kantor militer serta kantor presiden.
Pernyataan resmi ini tampaknya akan menjadi kemunduran untuk mencairkan ketegangan dalam dua tahun terakhir.
Kedua Korea secara teknis tetap berperang karena Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata daripada perjanjian damai.
KCNA melaporkan, "Warga Korea Utara marah dengan perilaku licik dari otoritas Korea Selatan yang dengan mereka kita masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan."
Laporan itu menuduh pihak berwenang Korea Selatan secara tidak bertanggung jawab membiarkan para pembelot menyakiti martabat kepemimpinan tertinggi Korea Utara.
"Ini adalah tanda permusuhan bagi semua orang kami," kata KCNA.
"Kami telah mencapai kesimpulan bahwa tidak perlu duduk berhadap-hadapan dengan pihak berwenang Korea Selatan dan tidak ada masalah untuk didiskusikan dengan mereka, karena mereka hanya membangkitkan kekecewaan kami."
Sebelumnya, saudara perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Yo Jong, memperingatkan Korea Selatan untuk menghentikan pembelot dari aksinya untuk mengirimkan selebaran ke zona demiliterisasi yang memisahkan kedua negara.
Dia bahkan mengancam akan membatalkan perjanjian militer bilateral baru-baru ini jika kegiatan itu berlanjut.
Kim Yo Jong, yang melayani secara tidak resmi sebagai kepala staf Kim Jong Un, mengeluarkan peringatan itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantor berita negara KCNA pada hari Kamis (4/6/2020).
Melansir Reuters, Dia merujuk pada ribuan "selebaran anti-DPRK" baru-baru ini yang dibuang di sepanjang sisi Utara zona demiliterisasi yang dibentengi dengan judul "Defectors from the North".
DPRK, atau Republik Rakyat Demokratik Korea, adalah nama resmi Korut.
"Jika tindakan dengan niat jahat seperti itu dilakukan di depan mata kita dibiarkan untuk mengambil jalannya sendiri dengan dalih 'kebebasan individu' dan 'kebebasan berekspresi', pemerintah Korea Selatan akan menghadapi fase terburuk segera," demikian pernyataan KCNA seperti yang dikutip Reuters.
Kim Yo Jong memperingatkan tentang kemungkinan pembatalan perjanjian militer antar-Korea yang berjanji untuk menghilangkan ancaman praktis perang sebagai akibat dari leaflet tersebut.
Artikel ini pernah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Marah besar dan kecewa, Korut putuskan semua kontak dengan Korsel!"