Advertorial
Intisari-Online.com -Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan polisi untuk menembak mati siapa pun orang yang membuat rusuh selama masa lockdown virus corona.
Sekitar setengah dari negara berpopulasi 110 juta itu kini dikarantina.
Berdampak pada jutaan rakyat miskin yang kehilangan mata pencahariannya.
Beberapa jam sebelum Duterte memberikan perintah itu, sekitar 20 orang yang berasal dari dari permukiman kumuh Manila ditangkap polisi.
Dilansir AFP Kamis (2/4/2020), mereka menggelar aksi protes dengan menuduh pemerintah Filipina gagal menyediakan bantuan bagi kalangan miskin.
"Perintah saya kepada polisi dan militer, jika terjadi ketegangan dan nyawa kalian terancam, tembak mati saja perusuh itu," kata Duterte.
"Dari pada kalian menyebabkan masalah, lebih baik saya mengirim kalian ke pemakaman," kata presiden yang berjuluk The Punisher itu.
Dia melontarkan ancaman tersebut setelah Manila melaporkan wabah virus corona semakin memburuk meski lockdown telah berlangsung selama dua pekan.
Sebelum perintah tembak mati bagi perusuh dikeluarkan, foto yang beredar menunjukkan lima orang dikurung dalam kandang anjing setelah polisi di Filipina diduga menangkap mereka melanggar jam malam saat lockdown karena virus corona.
Saat ini, jutaan orang di Filipina sedang menjalani lockdown sebagai upaya pemerintah dalam menghentikan penyebaran Covid-19.
Tetapi tampaknya beberapa petugas menggunakan kekuasaan baru mereka terlalu jauh.
Petugas menjemput kelompok tersebut di kota Santa Cruz karena berada di luar lebih dari jam malam yang ditentukan.
Jam malam Filipina berlangsung setiap malam dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
Foto-foto memperlihatkan bagaimana ketiga lelaki dan dua remaja itu terkunci di dalam sangkar besi yang berkarat.
Melansir Metro, Selasa (31/3/2020), kejadian itu terjadi di kota, yang berjarak sekitar 55 mil di selatan ibukota, Manila.
Seorang pejabat terlihat berpose untuk foto sebelum sebuah mobil menyeret para pelanggar jam malam di kandang mereka.
Penduduk yang marah mengecam para pejabat, sementara sebuah kelompok hak asasi manusia menyerukan penyelidikan atas gambar-gambar yang mengganggu itu.
Phil Robertson, dari Human Rights Watch, mengatakan: "Polisi dan pejabat setempat harus menghormati hak-hak orang-orang yang mereka tangkap karena melanggar jam malam dan peraturan kesehatan masyarakat lainnya, yang dapat dilakukan sambil tetap membiarkan pemerintah Filipina mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memerangi Covid- 19.
"Setiap penganiayaan harus segera diselidiki, dan pihak berwenang yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab," Walikota Santa Cruz Edgar San Luis mengatakan dia telah mengirim memo kepada bos dewan distrik memintanya untuk menjelaskan.
Selama lockdown, warga tidak dapat melakukan perjalanan antar kota atau provinsi tanpa identitas yang menunjukkan mereka tinggal atau bekerja di sana.