Ujian Nasional 2020 Resmi Ditiadakan, Bagaimana Cara Tentukan Kelulusan Siswa?

Intisari-Online.com -Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis pada Selasa (24/3/2020) menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020.

"Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat."

"Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha," kata Fadjroel.

Ia menambahkan, peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS 2 atau Covid-19.

Baca Juga: Dikenal Sebagai Istri Tercantik Bung Karno, Ini Rahasia Ratna Sari Dewi Tetap Awet Muda di Usia 80 Tahun

Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan UN pada Selasa (24/3/2020), melalui video conference.

UN ditiadakan untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau setingkat madrasah aliyah (MA), sekolah menengah pertama (SMP), atau setingkat madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah dasar (SD) atau setingkat madrasah ibtidaiyah (MI).

"Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah," lanjut dia.

Baca Juga: Sekadar Minta Nasi Kecap Buat Sarapan pun Ditolak, Seperti Inilah Kisah Bung Karno di Akhir Masa Kekuasaannya

Jokowi sebelumnya memimpin rapat terbatas ihwal kepastian pelaksanaan ujian nasional tahun 2020 di tengah terjadinya wabah virus corona.

Rapat berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (24/3/2020).

"Siang hari ini akan dibahas kebijakan UN untuk tahun 2020."

"Kita tahu Covid-19 sangat mengganggu proses pendidikan di Tanah Air dan kita juga telah melakukan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19," ujar Jokowi saat membuka rapat.

Ia menambahkan, situasi ini membawa dampak pada rencana UN tahun 2020.

Tercatat ada 8,3 juta siswa yang semestinya mengikuti UN dari 106.000 satuan pendidikan di seluruh Tanah Air.

Ia mengatakan, saat ini tersedia tiga pilihan.

Pertama, UN tetap dilaksanakan.

Kedua, UN tetap dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya ditunda.

Ketiga, UN ditiadakan sama sekali.

Baca Juga: 'Aku Masih Muda, Sehat, dan Rajin Olahraga, Enggak Tahu Bagaimana Virus Corona Ini Bisa Ada di Tubuh Aku'

"Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil."

"Tetapi jangan sampai merugikan dari hak 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti ujian nasional yang diadakan," lanjut Presiden.

Opsi penilaian

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda sebelumnya mengatakan, ada beberapa opsi penilaian yang bisa menjadi rujukan sekolah dalam menentukan kelulusan siswa.

Beberapa opsi yang dibahas dan dikaji Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim adalah pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN.

Namun, opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN secara online.

"Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring (dalam jaring)."

"Karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah," jelasnya.

Baca Juga: Banyak Acara Pernikahan Dibubarkan Polisi: Awas, Mereka yang Masih Suka Berkumpul di Tengah Wabah Covid-19 Seperti In Bisa Dipidana!

Opsi berikutnya yaitu dengan mempertimbangkan nilai kumulatif siswa selama menempuh proses belajar di sekolah.

"Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapor dalam menentukan kelulusan seorang siswa."

"Karena semua kegiatan kulikuler atau ekstrakulikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor," kata Huda.

Terkait pembatalan pelaksanaan UN ini, Huda mengatakan Kemendikbud segera menyusun dokumen pelaksanaan teknis yang untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Secara teknis nanti akan dirumuskan secara detail dalam juklas juknis yang akan dikeluarkan Kemendikbud," tuturnya.

(Rakhmat Nur Hakim)

(Artikel ini telah tayang diKompas.comdengan judul "Jokowi Putuskan Ujian Nasional 2020 Ditiadakan")

Baca Juga: Sering Ditanyakan, Presiden Jokowi Ungkap Alasannya Tak Pilih Lockdown Demi Perangi Virus Corona

Artikel Terkait