Advertorial

Demi Bayar Utang Negaranya, Mahathir Buka Opsi Jual Banyak Aset Negara, Termasuk Pulau

Ade S

Editor

Demi membayar utang negaranya yang begitu besar, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuka opsi menjual aset negara, termasuk pulau.
Demi membayar utang negaranya yang begitu besar, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuka opsi menjual aset negara, termasuk pulau.

Intisari-Online.com -Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menyatakan Malaysia tidak mengesampingkan kemungkinan menjual lebih banhyak aset, termasuk tanah dan pulau, untuk menjaga utang nasional berada pada tingkat yang aman.

"Kami masih memiliki beberapa aset. Bahkan, kami mungkin, jika perlu, bahkan menjual tanah milik pemerintah," katanya kepada wartawan di lobi Parlemen, Kamis (4/4/2019) seperti dilansir INTISARI dari Straits Times.

"Tetapi tentu saja kami akan menjualnya kepada orang Malaysia, bukan kepada orang asing. Itu akan membantu mengurangi hutang."

Mahathir juga menyatakan bahwaselain dari penjualan Superyacht Equanimity kepada konglomerat Genting Malaysia Bhd seharga AS$126 juta (sekitar Rp1,8 triliun), setiap penjualan aset pemerintah di masa depan juga akan diprioritaskan kepada orang Malaysia.

Baca Juga : Uni Eropa Diskriminasi Penggunaan Kelapa Sawit, Mahathir: Orang Kaya Mencoba Memiskinkan Orang Miskin

Kapal pesiar itu diduga dibeli dengan uang yang dicuri dari dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan pernah digunakan oleh pengusaha Malaysia Low Taek Jho untuk menjadi tuan rumah pesta-pesta mewah.

Equanimity direbut di lepas pantai Bali oleh Indonesia pada Februari tahun lalu atas permintaan pihak berwenang AS sebagai bagian dari investigasi korupsi bernilai miliaran dolar AS dalam skandal 1MDB.

Kapal mewah itu termasuk di antara aset yang diduga dibeli oleh Low, juga dikenal sebagai Jho Low, dan rekan-rekannya dengan uang yang diambil dari dana tersebut.

Pemerintah Indonesia menyerahkan kapal tersebut kepada Malaysia pada bulan Agustus, tetapi pemerintah Malaysia berjuang untuk menemukan pembeli untuk kapal dengan panjang 91 meter setelah lelang sebelumnya gagal.

Baca Juga : Sebut Israel Sebagai 'Negara Perampok', Mahathir Mohamad: Kalian Tak Berhak Rebut Tanah Palestina

Pemerintah Pakatan Harapan sejauh ini menghabiskan RM14,5 juta (Rp50,5 miliar) 'hanya' untuk merawat Equanimity, yang merapat di Port Klang sebelum dipindahkan ke markas Wilayah 3 Angkatan Laut Malaysia di Langkawi.

Harga pembelian AS$126 juta adalah penawaran terbaik yang diterima sejak kapal superyacht itu ditawarkan pada Oktober tahun lalu.

Malaysia pada awalnya ingin menjual kapal pesiar dengan harga tidak kurang dari AS$130 juta (Rp1,8 triliun).

Nama Lowterungkap sebagai rekanan mantan perdana menteri Najib Razak, yang telah didakwa di pengadilan dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atas 1MDB.

Mahathir menyalahkan pemerintah Najib karena membebani Malaysia dengan utang dan kewajiban lebih dari RM1 triliun.

Mahathir mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintah melihat kemungkinan mengurangi lebih banyak hutang melalui identifikasi aset pemerintah.

"Jadi saat ini proses sedang berlangsung, itu tidak statis. Itu (utang nasional) sedang diturunkan, sedang dikerjakan setiap saat, " dia berkata.

"Saya tidak bisa memberikan angka yang tepat, tetapi saya percaya itu telah berkurang cukup banyak."

Baca Juga : Terus Dirundung Masalah Sejak MH370 Hilang Tanpa Jejak, Malaysia Airlines Hendak Dijual Mahathir

Perdana menteri juga mengatakan pemerintah telah memulihkan uang yang hilang dari Singapura, tetapi tidak mengungkapkan rinciannya.

"Kami telahmengembalikan cukup banyak uang yang hilang, yang disimpan oleh Singapura. Sehinggadapatmengurangi utang," katanya.

Ditanya apakah uang itu terkait dengan 1MDB, Mahathir berkata: "Saya harus bertanya kepada menteri keuangan. Dia memiliki angka yang lebih baik daripada saya."

Soal langkahoposisi yang menentang likuidasi aset pemerintah, ia berkata: "Mereka dapat menentang, tetapi mereka tidak berkuasa."

Dia menambahkan bahwa pemerintah harus melakukan apa yang dianggapnya benar dan menegaskan: "Selama masa kekuasaan mereka, mereka tidak menentang penjualan tanah kepada orang asing."

Baca Juga : Mahathir Peringatkan Filipina: Tak Bisa Bayar Pinjaman dari China, Negara Anda akan Dikontrol Mereka

Artikel Terkait