KKB Papua: Yang Terhormat Tuan Presiden, Bukan Pembangunan Infrastruktur yang Diinginkan Rakyat Papua

Intisari-Online.com -Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dikabarkan membunuh sejumlah pekerja BUMN PT Istaka Karya yang membangun jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua pada Minggu (2/12/2018).

Tim gabungan TNI dan Polri pun diterjunkan ke Papua untuk mengevakuasi korban dan memburu kelompok bersenjata (KKB) yang menyerang pekerja BUMN PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.

Usai melakukan pembantaian terhadap 19 pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, kini KKB mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan pada Presiden Republik Indonesia.

Para pelaku pembunuhan terhadap 19 pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, bersembunyi di hutan-hutan, dan masih terus dikejar dan dilacak, kata juru bicara Kodam Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi.

Baca Juga : Pengakuan Kepala Suku Papua, Ketika Dahulu Kehadiran Aparat Membuat Takut Warganya Karena Alasan Ini

Seminggu berlalu usai peristiwa penyerangan yang tewaskan sejumlah orang tak berdosa itu, pada 10 Desember 2018 tepat di hari peringatan hari HAM sedunia, pihak KKB Papua menyerukan surat terbuka mereka.

Surat tersebut berisi pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Surat terbuka tersebut ditunjukan kepada President Republik Indonesia Jokowi di Jakarta.

Hal ini seperti dikutip GridHot.ID dari akun YouTube Sekretariat Pusat TPNOPM yang mengunggah sebuah video pada 10 Desember 2018.

Baca Juga : KKB Papua Klaim Dibombardir TNI, Kodam: Pengecut, Sangat Hina di Mata Tuhan

Dalam video berdurasi 7 menit 59 detik itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom didampingi oleh Staf umum TPNPB.

"Surat terbuka,

"Yang terhormat, tuan Presiden Republik Indonesia, kami pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisai Papua Merdeka, menyampaikan dengan hati nurani kami yang tulus, kepada anda, bahwa, pembangunan Infrastruktur di Papua Barat adalah bukan yang diinginkan rakyat bangsa Papua.

Baca Juga : Baru Setahun Menikah, Inilah Sosok Efrandi Hutagaol Tenaga Ahli BBPJN yang Tewas Dibantai KKB Papua

"Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasibnya sendiri.

"Ingin pisah dari Indonesia, untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajahan dari Indonesia," ujar Sebby Sambom mengawali pembacaan surat terbuka.

Sebby Sambom lalu menyebutkan dasar hukum argumen tuntutan, tawaran, dan penolakan TPNPB.

Juru bicara TPNPB itu lalu menyampaikan penolakan dan sikap organisasinya pada pemerintah Indonesia.

Baca Juga : Kisah Pasukan TNI Merebut Puncak Kabo Untuk Mengevakuasi Korban Keganasan KKB Papua

"Penolakan TPNPB,

"1. TPNPB menolak permintaan Indonesia untuk menyerah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

"2. TPNPB menolak upaya Indonesia untuk berdamai dengan dialog Jakarta-Papua

"Sikap TPNPB

"1. TPNPB tidak akan menyerah dengan alasan apapun sebelum kemerdekaan bangsa Papua terwujud dari penjajahan Indonesia.

"2. Perang tidak akan berhenti sampai pada sebelum tuntutan dan permintaan TPNPB dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

"Demikian isi tuntutan dan tawaran dan penolakan tentara TPNPB OPM.

"Untuk itu, TPNPB menolak tawaran dalam bentuk apapun, selain yang dicantumkan dalam surat ini.

"Apabila pemerintah Indonesia tidak meyetujuinnya, maka TPNPB tidak akan berhenti perang," ujar Sebby Sambom.

Baca Juga : Raider Kostrad, Pasukan Elit Antigerilya yang Memburu KKB Pembantai 31 Pekerja di Papua

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sudah tak ada lagi peluang berdialog dengan kelompok separatis untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia sudah memberikan semuanya kepada Papua kecuali kemerdekaan.

"Opsi dialog itu juga pertanyaannya apanya lagi yang bisa didialogkan? Semua sudah dikasih ke daerah (Papua) kecuali kemerdekaan," kata Kalla saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Ia menyebutkan, di bidang ekonomi pemerintah sudah memberikan dana otonomi khusus yang besar kepada Papua.

Karena itu Kalla merasa heran dengan pihak yang menyatakan Pemerintah Indonesia merampok kekayaan Papua melalui PT Freeport Indonesia.

Kalla menyatakan hasil yang diberikan Freeport tak sebanding dengan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua.

(Dewi Lusmawati)

Artikel ini sudah tayang di Hot.Grid.Id dengan judul "KKB Papua: Tuan Presiden Republik Indonesia, Perang Tidak Akan Berhenti".

Baca Juga : Korban Selamat Penembakan di Papua: KKB 'Bantai' para Korban Dalam Suasana Kegirangan Sambil Menari-nari