Advertorial

Kata Politikus Senior Golkar, Ketua DPR Harus Benar-benar Bersih dari Persoalan Korupsi

Moh Habib Asyhad

Editor

Intisari-Online.com -Pernyataan tegas dikeluarkan oleh politikus senior Partai Golkar Hajriyanti Y Tohari. Ia mengatakan, ketua DPR haris benar-benar bersih dari persoalan korupsi.

“Sosok yang menjabat Ketua DPR harus bersih dari masalah korupsi. Walaupun hanya berstatus saksi (kasus korupsi), sebaiknya dicari orang yang benar-benar bersih,” kata Hajriyanto kepada Kompas.com, Senin (27/11)

Hajriyanto juga menyinggung siapa sosok yang paling tepat menggantikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Sama dengan syarat menjadi Ketua DPR RI, syarat utama pengganti Novanto haruslah sosok yang tidak pernah punya jejak masalah di masa lalu--lebih-lebih masalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari beberapa nama yang muncul saat ini, Hajriyanto menilai, Sekretaris Fraksi Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai kandidat yang paling layak menjadi ketua DPR.

(Baca juga:Pengamat Politik UI: Setnov Ancaman Golkar Jadi Tidak Populer saat Pilkada)

(Baca juga:Setya Novanto, Dulu Jualan Beras, Pernah Jadi Model, Lalu Jadi Pimpinan Golkar, Lalu Ketua DPR, Kini Jadi Tersangka Korupsi E-KTP)

“Hanya Agus yang sepanjang kariernya di DPR belum pernah bersentuhan dengan masalah hukum, terutama dengan KPK,” tutur Hajriyanto.

Hajriyanto mengatakan, pembenahan di internal Golkar tidak hanya bisa dilakukan dengan hanya mengganti ketua umum.

Sebab, Golkar saat ini seperti dikuasai oleh rezim. Alhasil, jika hanya Novanto digantikan, maka Hajriyanto pesimistis Golkar bisa berubah.

“Jadi harus dibersihkan rezim yang ada saat ini,” ujarnya.

Bahkan, mantan Wakil Ketua MPR itu mencontohkan, pembenahan di internal partai beringin perlu seperti turun mesin.

“Golkar perlu overhaul agar bisa berbenah dan memperbaiki internal partai,” kata dia.

Wacana menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar mencuat setelah Novanto ditahan KPK.

Novanto kembali dijerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Namun, DPP Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum hingga ada putusan praperadilan.

(Artikel ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul "Politisi Senior Golkar: Ketua DPR Harus Bersih dari Masalah Korupsi")

Artikel Terkait