Advertorial
Intisari-Online.com – Untuk pertama kalinya, Raja Salman dari Arab Saudi mengeluarkan keputusan yang membolehkan wanita Arab Saudi untuk memiliki izin mengemudi atau SIM.
Ini artinya, kaum wanita di negeri itu bisa mengemudikan mobil sendiri tanpa menggunakan supir.
Raja Salman memerintahkan kementerian yang bersangkutan untuk memberlakukan dekrit itu mulai Juni 2018.
Hal ini menjadikan Arab Saudi sebagai negara terakhir yang memberikan SIM untuk kaum wanita.
Sebelum dekrit itu berlaku, sampai kini Arab Saudi adalah satu-satunya negara di dunia yang melarang kaum wanita mengemudikan mobil sendiri.
Satu-satunya dimana kaum wanita boleh mengemudi adalah di arena permainan bom bom car.
“Dekrit Raja akan memberlakukan ketentuan regulasi lalulintas, termasuk pengeluaran SIM untuk pria dan wanita sama,” kata Kantor Berita Arab Saudi yang dikutip oleh situs Mailonline.
Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat mengkonfirmasikan kaum wanita tidak perlu izin dari suaminya untuk mengajukan permohonan SIM.
Keputusan Raja Salman ini disambut gembira oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini disebutnya sebagai sebuah ‘langkah besar di jalan yang benar’.
Dizinkannya kaum wanita Arab Saudi untuk memiliki SIM telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
Berbagai kampanye untuk SIM bagi kaum wanita digelar di Arab Saudi dan mendapat tekanan pula dari masyarakat internasional.
Aktivis Loujain al-Hathloul (27 tahun) mendapat hukuman dari pemerintah pada 2014 saat ia mencoba mengemudi mobil masuk ke Arab Saudi dari negeri tetangganya, Uni Emirat Arab.
Ia sempat ditahan selama 73 hari sebelum akhirnya dibebaskan.
Aktivis wanita tersebut kembali ditahan pada 2017 ini di Bandara Internasional King Fahad.
Tidak ada alasan resmi untuk penahanannya, namun dipercaya ada hubungannya dengan kegiatan hak kemanusian yang dikerjakannya.
Amnesty Internasional mengatakan pada saat itu bahwa al-Hathloul ditolak aksesnya ke seorang pengacara.
Ia juga tidak diizinkan menghubungi keluarganya.
Hal itu juga terjadi setelah Kerajaan Muslim tersebut dipilih untuk komisi hak perempuan di PBB.
Meskipun negera itu memiliki sebuah catatan mengerikan akan issue hak perempuan.
Keputusan itu dikecam oleh pengamat di seluruh dunia dan menyebabkan banjir cacian dari kelompok pembela hak azazi manusia.
Keluhan utama dari sekian banyak keluhan adalah larangan bagi wanita untuk mengemudikan mobil.
Alisha ali-Khan, editor Asian Mums Network yang berbasis di Inggris dan juga pengkampanye hak azazi, menyambut dekrit baru dari Raja Salman.
Namun, Arab Saudi masih punya jalan panjang sebelum wanita menjadi anggota masyarakat secara penuh.
Menurut Alisha, dibawah sistem wali di Arab Saudi, setiap wanita harus memiliki seorang wali pria, misalnya: ayah, kakak laki-laki, suami, atau bahkan seorang putra.
Wali itu yang akan membuat sejumlah keputusan atas kepentingan wanita tersebut.
Keputusan itu termasuk pengajuan untuk mendapat sebuah passport, berpergian ke luar negeri, belajar di negara lain dengan beasiswa pemerintah, menikah, sampai keluar dari penjara.
Peraturan tersebut membuat kaum wanita menghadapi kesulitan dalam mengatur sejumlah transaksi, seperti menyewa sebuah apartemen hingga mengisi klaim resmi tanpa izin atau kehadiran seorang wali prianya.
Kaum wanita Arab Saudi juga berhadapan dengan kesulitan membuat keputusan bagi anak-anak mereka dalam suatu kesetaraan dengan pria.
Selain itu, kebanyakan wanita kehilangan hak asuh atas anaknya bila terjadi perceraian.
Masih menurut Alisha, oleh karena itu kebanyakan wanita memiliki sedikit pilihan tetapi mereka bertahan dalam pernikahan dengan kekerasan dan perlakuan tidak semestinya.
Hal itu dijalani mereka agar mereka tidak kehilangan hak asuh anaknya berdasarkan undang-undang Arab Saudi.
Tidak dijelaskan apakah gerakan mengejutkan dari Raja Salman akan juga menghilangkan sejumlah aturan pada perlakuan wanita di Arab Saudi.
Baru pada 2015 kaum wanita Arab Saudi diperbolehkan ikut memilih dalam pemilu di Arab Saudi dan memenangkan 16 kursi di pemerintahan.