Advertorial
Intisari-Online.com -Kisruh jual beli senjata sedang ramai dibicarakan. Hal ini menyusul pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmatyo yang mengatakan bahwa ada institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.
Soal ini, PT Pindad langsung angkat bicara. Melalui sekretaris perusahaannya, Bayi A. Fintori, mereka membenarkan adanya pemesanan senjata yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
Jumlah senjata yang dibeli adalah 517 pucuk.
(Baca juga:Bocah Penemu Listrik dari Kedondong Menolak Tawaran Menggiurkan dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ada Apa?)
“Benar, ada kontrak dengan PT Pindad untuk BIN, 517 (pucuk senjata)," kata Bayu kepada Kompas.com, Senin (25/9).
Ia menambahkan bahwa 517 senjata laras panjang tersebut masih ada di PT Pindad dan belum dikirim.
Selain itu, lanjut Bayu, Polri juga berencana memesan senjata dari perusahaannya sebanyak 5.000 pucuk.
“Polisi yang rencananya 5000 pucuk tapi kontraknya belum ada,” kata dia.
Bayu enggan menyebutkan jenis senjata yang dipesan oleh BIN dan Polri. Ia hanya menegaskan bahwa jenis senjata tersebut berbeda spesifikasinya dari yang dimiliki TNI.
“Speknya berbeda dari TNI, non militer-lah,” kata dia.
Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9).
Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.
“Data-data kami, intelijen kami akurat,” ucapnya.
Belakangan, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya.
Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menegaskan pernyataan soal pembelian senjata tersebut tidak benar.
Ia mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima TNI dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Namun, saat ini sudah diluruskan.
(Baca juga:SS2, Senapan Buatan PT Pindad Itu Diburu Lima Negara)
"Setelah saya panggil Kepala BIN, hubungi Panglima TNI, Kapolri dan institusi lain yang terkait masalah ini. Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).
Wiranto membantah berbagai spekulasi yang beredar seperti Indonesia sedang dalam keadaan genting, karena ada suatu kelompok yang ingin menganggu ketertiban dan keamanan nasional.
"Saya kira kita tidak pada tempatnya menghubungkan dengan itu," kata Wiranto.
Bahkan, kata dia, senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk senjata seperti yang sudah disampaikan oleh Panglima TNI.
"Setelah saya tanyakan, saya cek kembali, tenyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelejen BIN dan bukan buatan luar negeri," katanya.
Senjata itu juga dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah dengan menggunakan APBN.
"Ini juga menggunakan anggaran APBN. Jadi bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah," ungkap dia.
(Artikel ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul "PT Pindad: BIN Pesan 517 Senjata Laras Panjang, Polri 5.000 Pucuk")