Para tokoh Papua yang hadir, sebagian besar terbuai oleh rayuan Belanda, menyetujui pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) yang mencakup wilayah Papua.
NIT lahir sebagai bayi prematur, rapuh dan tak berdaya. Ia hanyalah boneka dalam genggaman Belanda, tak memiliki kedaulatan yang sesungguhnya.
Pemerintahannya dikendalikan dari jauh oleh Belanda, kebijakannya disusun untuk melayani kepentingan kolonial. Rakyat Papua, yang seharusnya menjadi tuan di negerinya sendiri, justru terpinggirkan dan terjajah di tanah kelahirannya.
Namun, api perlawanan tak pernah padam. Di tengah himpitan penjajahan, semangat juang rakyat Papua terus berkobar.
Mereka menolak menjadi budak di negerinya sendiri, mereka mendambakan kemerdekaan sejati di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.
Gerakan-gerakan perlawanan pun bermunculan, baik secara terang-terangan maupun melalui jalur diplomasi.
Indonesia, sang ibu pertiwi, tak tinggal diam.
Presiden Soekarno dengan lantang menyuarakan penolakan terhadap pembentukan negara boneka di Papua.
Tri Komando Rakyat (Trikora) yang digaungkan pada tahun 1961 menjadi bukti nyata tekad Indonesia untuk membebaskan Papua dari belenggu kolonialisme.
Perjuangan panjang dan berliku akhirnya membuahkan hasil. Melalui perundingan yang alot dan tekanan internasional, Belanda akhirnya menyerahkan Papua kepada Indonesia pada tahun 1963.
Bendera Merah Putih pun berkibar dengan gagah di bumi cendrawasih, menandai kembalinya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Namun, luka sejarah tak mudah dilupakan. Pembentukan negara boneka di Papua menjadi catatan kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia.