Find Us On Social Media :

Bagaimana Tanda Demokrasi pada Masa Orde Reformasi?

By Afif Khoirul M, Jumat, 13 September 2024 | 18:10 WIB

Ilustrasi - Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia?

Pemilihan umum yang demokratis menjadi pilar utama dalam sistem pemerintahan Orde Reformasi. Rakyat diberikan kesempatan untuk memilih langsung wakil-wakil mereka di parlemen, serta presiden dan wakil presiden.

Pemilu yang diselenggarakan secara berkala dan transparan, memungkinkan adanya pergantian kekuasaan secara damai. Partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat pesat, menunjukkan antusiasme mereka dalam menentukan arah bangsa.

Berbagai partai politik bermunculan, menawarkan beragam pilihan bagi rakyat. Meskipun masih ada tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, seperti politik uang dan kampanye hitam, namun secara keseluruhan pemilu pada masa Orde Reformasi telah membawa kemajuan signifikan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Desentralisasi, Menggali Potensi Daerah

Orde Reformasi juga ditandai oleh kebijakan desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya.

Desentralisasi bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah, serta mengakomodasi keberagaman budaya dan aspirasi masyarakat lokal.

Pemerintah daerah diberikan otonomi dalam mengatur berbagai urusan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam.

Meskipun desentralisasi juga membawa tantangan tersendiri, seperti kesenjangan antar daerah dan potensi korupsi, namun secara umum kebijakan ini telah membuka peluang bagi daerah untuk menggali potensi dan mengembangkan diri sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Reformasi Hukum, Mewujudkan Keadilan bagi Semua

Mewujudkan sistem hukum yang adil dan transparan menjadi salah satu agenda penting dalam Orde Reformasi. Berbagai upaya dilakukan untuk mereformasi lembaga peradilan, memberantas korupsi, serta melindungi hak asasi manusia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai lembaga independen yang bertugas menangani kasus-kasus korupsi. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengawal konstitusi dan menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilu.

Meskipun reformasi hukum masih berjalan lambat dan menghadapi berbagai kendala, namun komitmen untuk mewujudkan keadilan bagi semua tetap menjadi semangat yang terus menyala.