Pemberontakan PKI di Madiun tidak menyurutkan dukungan bagi PKI. Pada pemilu 1955, PKI menduduki tempat keempat dengan perolehan 16 persen dari keseluruhan suara yang ada. Berselang dua tahun, 1957, Partai Masyumi yang juga terlibat dalam pemilu 1955 merasa tersaingi dengan PKI, sehingga partai ini menuntut agar PKI dilarang.
Tidak jauh dari peristiwa ini, dibentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang difungsikan untuk menangkap ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Mengetahui hal tersebut, Soekarno yang mendukung sayap kiri pun mengeluarkan Undang-undang Darurat.
Pada 1960, Soekarno mencetus sebuah slogan bernama Nasakom yang berarti Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Dengan demikian maka peranan PKI sebagai mitra politik pun dilembagakan oleh Soekarno.
Akhir PKI
Bagi kalangan politik, kehadiran PKI sangat dirasakan, terutama menjelang peristiwa G30S, partai ini terasa semakin kuat. Para pesaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya, sebab itu mulailah muncul gerakan-gerakan untuk menentang PKI.
Gerakan tersebut dipelopori oleh Angkatan Darat. Pada Desember 1964, Chaerul Saleh dari Partai Murba (dibentuk oleh mantan pemimpin PKI, Tan Malaka) menyatakan bahwa PKI tengah mempersiapkan kudeta.
PKI menuntut larangan Partai Murba kepada Soekarno pada awal 1965. Soekarno yang berada di pihak PKI pun lantas tidak berusaha membatasi pergerakan PKI. Sebaliknya, DN Aidit selaku pemimpin PKI pada saat itu meyakini Dewan Jenderal akan mengudeta Soekarno.
Maka Aidit bersama sejumlah personel Tjakrabirawa menyusun rencana untuk menghadapkan jenderal Angkatan Darat yang diduga ingin mengudeta Soekarno. Rencana itu gagal sebab dalam pelaksanaannya pada 30 September dini hari, enam jenderal terbunuh.
Dari kejadian tersebut, Presiden Soekarno berusaha untuk meyakinkan bahwa PKI tidak terlibat sebagai partai dalam kejadian tersebut, melainkan adanya sejumlah tokoh PKI yang bertindak luar kendali. Untuk itu, Soekarno pun tidak bersedia untuk membubarkan PKI.
Meskipun begitu, banyak pihak yang menuntut bertanggung jawab. Setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinan, ia membubarkan PKI dan menghabiskan 32 tahun kepemimpinannya untuk memusnahkan PKI serta semua yang berkaitan dengan PKI. Jutaan orang di berbagai penjuru di Indonesia menjadi korban karena dianggap PKI atau berhubungan dengan PKI.
Begitulah resume singkat sejarah PKI di Indonesia, semoga bermanfaat.