Usai kemerdekaan Indonesia Belanda terus melakukan serangan untuk merebut kembali Indonesia dalam agresi militer yang dilancarkan Belanda dibantu Sekutu.
Tahun 1950, Soeharto menonjol menjadi komandan batalyon di Jawa Tengah dan menjadi letnan kolonel.
Selama 15 tahun, ia naik pangkat di Angkatan Darat Indonesia, dan menjadi kolonel tahun 1957, brigadir jenderal pada tahun 1960 dan mayor jenderal 1962.
Tahun 1963, Soeharto yang karir militernya lumayan moncer ditunjuk sebagai komando strategis Angkatan Darat, sebuah pasukan berbasis di Jakarta.
Pasukan yang berbasis di Jakarta yang digunakan untuk menanggapi keadaan darurat nasional.
Saat itu Indonesia sedang berkecamuk dengan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan tentara yang menjalankan doktrik antri komunis.
Pada tanggal 30 September 1965, sekelompok perwira sayap kiri Angkatan Darat dan beberapa pemimpin PKI yang tidak puas mencoba merebut kekuasaan di Jakarta, menewaskan enam dari tujuh jenderal senior Angkatan Darat.
Soeharto adalah salah satu perwira tertinggi yang lolos dari pembunuhan, dan, sebagai kepala komando strategis, ia memimpin tentara dalam menumpas kudeta dalam beberapa hari.
Soeharto dicurigai terlibat dalam kudeta tersebut, dan kekuasaan kini mulai berpindah ke tangan tentara.
Baca Juga: Cerita Soeharto Nyaris Banting Setir Dari Tentara Menjadi Sopir Taksi
Pada bulan-bulan berikutnya, Soeharto mengarahkan pembersihan terhadap kelompok komunis dan kelompok sayap kiri di kehidupan publik.
Kemudian teladannya diikuti secara berlebihan oleh para warga yang main hakim sendiri.
Menyebabkan pembantaian besar-besaran terhadap kelompok komunis di seluruh negeri yang menewaskan ratusan ribu orang.
Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, mengambil kendali efektif atas pemerintahan Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966, meskipun Sukarno tetap menjadi presiden selama satu tahun lagi.
Soeharto melarang PKI dan mulai merumuskan kebijakan baru untuk menstabilkan perekonomian dan kehidupan politik negara, yang berada di ambang kekacauan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Sukarno.
Pada bulan Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat (badan legislatif nasional) mengangkat Suharto sebagai penjabat presiden, dan pada bulan Maret 1968, MPR memilihnya untuk masa jabatan lima tahun sebagai presiden.
*