Kebijakan tersebut ditempuh agar Indonesia mendapat kepercayaan dari negara lain ketika akan mengajukan program hutang sebagai modal pemerintahan Orde Baru.
Baca Juga: Apa Perbedaan Mekanisme Checks and Balances Masa Orde Baru dengan Era Reformasi?
Menurut buku Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah (2017) karya Boediono, pada awal pemerintahan Orde Baru (1966), Indonesia memiliki utang pada Belanda sebesar 600 juta gulden sebagai ganti rugi atas nasionalisasi perusahaan Belanda masa Orde Baru.
Selain itu, Indonesia harus membayar ganti rugi kepada Inggris atas peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia yang mengakibatkan pengrusakan Kedutaan Besar Inggris di Indonesia.
2. UU Penanaman Modal Asing (UU PMA)
Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) disahkan pada tahun 1967.
Pemberlakuan UU PMA bertujuan memberikan peluang bagi pemodal luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.
Dengan tujuan memajukan perusahaan serta ekonomi di Indonesia.
Melalui UU PMA Orde Baru ingin menjalin kedekatan dengan negara-negara maju melalui sektor ekonomi.
UU PMA juga menandakan dimulainya era liberalisasi dan kapitalisasi Indonesia masa Orde Baru.
3. Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI)
Dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, para kreditor internasional nonkomunis Indonesia setuju untuk bertindak bersama dan membentuk Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada tahun 1967.